GNPK Jatim Sebut Polsek Masalembu Salah Tangkap

By Admin 07 Okt 2021, 17:47:09 WIB
GNPK Jatim Sebut Polsek Masalembu Salah Tangkap

Keterangan Gambar : GNPK Jatim Sebut Polsek Masalembu Salah Tangkap


Hallonusantara.com - Sumenep, JATIM

GNPK gerakan nasional pemberantasan korupsi, Jawa timur menepati janjinya untuk membantu masyarakat yang mengalami ketidak adilan seorang nelayan,Muhlis asal Lamongan yang mendapat perlakuan tidak adil dari kepolisian sektor (Polsek) Masalembu yang menahan kapalnya saat berlayar diperairan Masalembu, ketua bidang pengawasan intetnal dan pengaduan masyarakat DPP GNPK jatim,Miko salah mengatakan,bahwa dirinya siap membantu dan mengawal ketidak adilan yang dialami Muhlis tersebut.

"Kami siap berkomitmen didalam menindaklanjuti persoalan ketidakadilan oleh oknum penegak hukum yang terindikasi melakukan pungli dan korupsi ,"Kata Miko dalam rilis yang diterima awak media Kamis (07/10/2021) Sore.

Baca Lainnya :

Miko menjelaskan ,berdasarkan pengakuan korban mendapat perlakuan yang tak sepatutnya .sebab,kapal Muhlis diamankan polisi karena diduga tidak memiliki surat izin Berlayar atau surat izin pelayaran indonesia(SIPI) padahal,saat dimintai keterangan oleh kepolisian Muhlis sudah menjelaskan bahwa dirinya memiliki surat izin tersebut,termasuk dokumen akte pendirian kapal."Saya pemilik kapal penangkap ikan dengan nama Putri Selina I .sesuai dengan bukti bukti kepemilikan antara lain: Grosse akte pendirian kapal no.8655 tanggal 01 Februari 2021 Pas Besar :AL.520/II/ UPP .Brg-2021 tanggal 15 Februari 2021,surat izin usaha perikanan perseorangan (Siup-01) nomor: 02.20.01.3598.0167 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2020 ,dan dokumen pendukung lainnya yang saya miliki sesuai dengan prosedur yang sah,"Pungkas Muhlis. 

Muhlis juga menilai bahwa penangkapan kapal miliknya.dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sah.mulai dari proses penangkapan hingga pelepasan perkara.sehingga dia mengirim surat ke menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia untuk meminta meminta bantuan perlindungan hukum .Muhlis juga mengaku keberatan dengan proses hukum yang berjalan,sebab apa yang dilakukan tidak sesuai dengan dugaan namun kapal tersebut masih saja ditahan.selain ia menilai bahwa bukan wewenang poksek masalembu apa bila melakukan tindakan hukum di wilayah perairan. 

"Pada saat penangkapan hingga pelimpahan perkara anak saya dari polsek masalembu kepolaairud sumenep dan kekejaksaan Negeri Sumenep(dan infonya sudah di P-21)semua dilakukan tidak sesuai prosedur hukum yang benar ,diantaranya tidak adanya surat penyidikan,surat penahanan atau surat pelimpahan berkas perkara yang diberikan kepada saya selaku orang tua.status anak saya dalam perkara tersebut sebagai apa ,juga tudak jelas apakah sebagai saksi tersangka ,semuanya tidak jelas karena saya dan anak saya tidak pernah diberikan surat apapun,"akunya.justru ,Muhlis diminta surat surat asli kelengkapan kapal oleh pihak kejaksaan Negeri Sumenep namun selembar tanda terima yang sudah diserahkan tanpa diberikan tanda terima dari kejaksaan.

Terkait adanya SIB atau SIPI yang dipermasalahkan ,Muhlis sudah mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jawa timur tetapi sampai sekarang ini belum dikeluarkan atau diterbitkan.Dia mendapat informasi SIB atau SIPI yang diajukan belum dapat dikeluarkan atau diterbitkan atas petunjuk pemerintah pusat .

Muhlis mengaku kecewa karena nelayan selalu mengalami kesulitan dalam pengurusan SIB tidak sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi yang meminta agar nelayan admistrasi dipermudah.karena tidak adanya surat atau berkas atau kasus yang menimpanya,beban Muhlis semakin bertambah berat terlebih dimasa pandemi covid-19 selain tidak bisa melaut untuk mencari ikan,dirinya juga tidak mempunyai pekerjaan lain sebagai penopang keuangan rumah tangganya .

"Padahal saya sebagai nelayan dan warga Negara Indonesia ,memiliki hak yang sama sebagai nelayan untuk melakukan penangkapan ikan diseluruh laut Indonesia".

Tentunya dengan cara cara yang sesuai prosedur,karena itu kapal,kapal saya yang melakukan pebangkapan ikan di kepulauan masalembu bukanlah termasuk pelanggaran hukum ,"Ungkapnya.

Karena ketidak adilan yang menimpahnya,Muhlis mengirim surat permohonan bantuan ke menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Presiden Jokowi ,Kapolri,Ketua DPR RI hingga Kapolsek Masalembu agar masalah ini dapat terselesaikan dan bisa kembali melaut untuk mencari nafkah keluarganya. (ET)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment