Tebaran PERDA, Antara Fungsi Legislasi Atau Hanya Demi Sesuap Nasi

By Admin 17 Okt 2021, 13:37:42 WIB Opini
Tebaran PERDA, Antara Fungsi Legislasi Atau Hanya Demi Sesuap Nasi

Keterangan Gambar : Bram Ananthaku(aktivis)


Hallonusantara.com - Kab Bekasi, JABAR

Optimalisasi peran DPRD adalah hasil kerja yang dicapai oleh DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan terkait dengan fungsi DPRD sebagai berikut:

Dalam pasal 149 ayat 1

Baca Lainnya :

1. fungsi pembentukan perda

2. fungsi Anggaran dan

3. fungsi pengawasan

Dalam ini mari kita fokuskan pada fungsi pembentukan perda.

Sejak masa reformasi sampai saat ini, sudah beberapa kali terjadi perubahan Undang-Undang pemerintahan daerah. Undang-Undang pemerintahan daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan, kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah tersebut mulai dari arah sentralisitik sampai desentralistik. Sebagai Negara Kesatuan Indonesia tentu menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah dengan tetap mengacu pada pola desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Perubahan kebijakan hubungan pusat dan daerah di Indonesia pada dasarnya mengacu pada ultra vires doctrine (merinci satu persatu urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah) dan risidual power atau open end arrengement (konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa). Ultra vires doctrine lebih terasa pada pola sentralisitik sementara residual power lebih mengarah ke desentralistik. Bahkan ada menganggap bahwa residual power sebenarnya merupakan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang biasa diterapkan dalam konsep negara federal. Sementara dalam negara kesatuan kekuasaan sisa idealnya berada ditangan pusat.

Pola hubugan pusat dan daerah sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami dinamika perubahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih tepat dikatakan sebagai pola ultra vires doctrine karena kewenangan yang diberikan kepada daerah dirinci satu persatu. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang 32 tahun 2004 kewenangan yang diberikan bersifat residual power atau open and arrengmet atau general competence. karena semua kewenangan diberikan kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat, yakni moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, dan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 dan menetapkan perpu No. 2 Tahun 2014 dengan membatalkan pemilihan kepala daerah bersamaan dengan DPRD. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah.

Penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan wujud dari kedaulatan Rakyat. Karena prinsip kedaulatan rakyat berasal dari rakyat itu sendiri.

Tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebesan dari warga negaranya. Pengertian kebebasan di sini adalah kebebesan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang yang berhak membuat adalah rakyat, karena itu Undang-Undang adalah penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat atau demokratis. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat tersebut, maka penggunaan hak inisiatif sebagai fungsi pembentukan,pengawasan dan penegakan Perda yang dilakukan oleh anggota DPRD, merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban mereka terhadap suara yang diberikan oleh konstituen saat pemilihan umum.

Dari berbagai fakta yang diuraikan diatas menunjukkan DPRD mempunyai posisi yang urgent dalam pembentukan hukum di daerah, baik menurut UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2014, maupun UU No. 23 Tahun 2014, namun pada kenyataanya dilihat dari produk hukum yang dihasilkan sangatlah minim kualitas dan fungsi sehingga perlu adanya pemberdayaan.

Dalam perspektif hukum untuk mengkaji sejauh mana suatu Perda itu dikualifikasi sebagai Perda yang menghambat atau mendorong Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah investasi (dalam negeri dan asing) atau apa yang menjadi tolok ukurnya, paling tidak dapat didekati dengan dua cara yaitu preventif dan represifnya. 

Pertama, secara preventif suatu Perda itu dikategorikan menghambat ataupun mendorong iklim investasi itu dapat dilihat melalui proses pembuatan Perdanya. Artinya sejauh mana pembuat Perda (dalam hal ini DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Wali Kota) telah memperhatikan substansi/materi yang akan diatur itu terkait dengan masalah investasi. Jika betul RaPerda tersebut terkait dengan masalah investasi, tentu pengaturannya tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi (sebagaimana telah disebutkan terdahulu). Kemudian pada saat proses pembuatan Perda, sejauh mana para pebisnis dan stakeholders yang terkait telah dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pembahasan, sampai pada proses pengundangan dari RaPerda menjadi Perda. Dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan pelibatan pebisnis/investor dan stakeholdersnya ke dalam proses pembuatan Perda, maka jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam perspektif ini telah mendapatkan tempat yang proporsional.

Kedua, secara represif in-hern pada saat implementasi serta evaluasi terhadap Perda yang mengatur/bersinggungan dengan masalah investasi tersebut. Indikator yang dapat dilihat adalah apabila pada tahap pelaksanaan Perda dimaksud, prinsip-prinsip dasar ekonomi tidak dilanggar, proses birokrasi yang berbelit-belit dapat diminamilisir, dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel, maka peluang terjadinya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dapat dihindarkan. Pada gilirannya, pelaksanaan Perda semacam ini dapat dipastikan akan mempercerah iklim usaha dan investasi di daerah. Lebih-lebih jika disertai dengan ketegasan dalam penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar tanpa pandang bulu. Kesemua proses pelaksanaan dan penegakan hukum dimaksud, sudah barang tentu harus disertai dengan sistem evaluasi dan pengawasan yang baik dan akurat, apakah dalam perspektif pengawasan politik, sosial, maupun moral. 

Jadi tolok ukur atau indikator suatu Perda itu menghambat atau mendorong masuknya investasi ke daerah-daerah terletak pada diperhatikan atau tidaknya prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam materi Perda yang akan dan telah di atur, dilibatkan atau tidaknya pihak pebisnis/investor beserta stakeholdersnya mulai dari proses perencanaan RaPerda sampai pengundangan sebuah Perda, juga dilanggar atau tidaknya prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas pada tataran pelaksanaan yang disertai dengan ketegasan sanksi. Prinsip sistem evaluasi dan pengawasan yang baik tentu akan menjadi faktor penentu bagi munculnya iklim investasi yang diharapkan.

Di antara Perda yang paling banyak menghambat investasi adalah Perda yang mengatur dan terkait dengan sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

Menurut World Economic Forum,hambatan utama dalam membangun daya saing suatu negara adalah persoalan kelembagaan. Over-regulasi, korupsi, ketidakjujuran menyelesaikan kontrak sosial, kurang transparan dan kredibilitas, berpengaruh secara signifikan terhadap laju pembangunan. Apabila daerah-daerah membuat regulasi negatif maka akan berimbas ke image bangsa.

Untuk mencegah terus lahirnya Perda bermasalah, perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

Pertama, perlunya peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Pemda harus menyadari bahwa tuntutan efisiensi dan efektifitas telah demikian kuat. Kualitas good governance and clean governance suatu daerah menjadi indikator utama untuk menarik investasi. Daerah yang tidak bisa mencitrakan diri sebagai daerah business friendly lambat laun akan ditinggalkan atau dijauhi investor. Dengan didasari semangat ini, kelahiran Perda kontra produktif dengan sektor usaha dapat dicegah.

Kedua, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan perimbangan (checks and balances) antara birokrasi dan legislatif daerah. Target-target produk legislasi bisa jadi menyimpang karena fungsi ini tidak berjalan dengan baik. Eksekutif hendaknya mengusulkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau perda yang membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Di lain pihak legislatif harus mengkritisi perda yang diusulkan oleh eksekutif, bukan asal menyetujuinya. Jauh lebih baik lagi jika DPRD menjalankan fungsi legislasi yang dimiliki dengan jalan menghasilkan suatu produk hukum yang mengakomodir kebutuhan daerah yang secara signifikan dapat meningkatkan PAD. Sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat yang skeptis terhadap kinerja legislatif. Dengan kata lain perbedaan DPRD tidak lagi mandul seperti yang terjadi sebelum era reformasi yang hanya dikuasai eksekutif.

Ketiga, perlu adanya sanksi tegas terhadap pemda yang tidak mengacu pada aturan pusat didalam membuat Perda. Selama ini karena sanksi tidak tegas, banyak pemda dengan seenaknya meloloskan Perda yang nyata-nyata melawan ketentuan dengan berdalih otonomi daerah. 

*Ironisnya lagi, ada pemda yang nekat tetap memberlakukan Perda yang sudah dibatalkan*

.Suatu aturan tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.

Sebagian kalangan menilai bahwa keikutsertaan pemerintah pusat membatalkan Perda, selain akan meningkatkan investasi dan pelayanan publik, juga akan memaksa elit daerah benar-benar memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat Perda. Namun, sebagian kalangan juga mengkhawatirkan bahwa rencana itu akan menyebabkan set back karena mengebiri kewenangan pemerintah daerah. Parameter yang digunakan pemerintah pusat dalam menilai suatu Perda tidak sesuai dengan keadaan aktual dari daerah yang bersangkutan perlu dipikirkan. Ini menjadikan daerah berinisiatif sendiri meski menurut kacamata pusat dipandang menyimpang disamping sosialisasi yang masih minim.

Tidak berlebihan bila institusi terkait meningkatkan sensitifitasnya dalam mencermati setiap RaPerda yang ditengarai akan menimbulkan masalah. Apabila demikian, pemda tidak perlu buang-buang dana, tenaga dan waktu membuat Perda yang pada akhirnya harus dibatalkan.(bram ananthaku)

Bagaimana dengan Perda-Perda Kabupaten Bekasi ?




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment