Hukum  

Agar Tak Mencoreng Nama Baik Profesi Jurnalis Dan NGO, LMP Dukung Proses Hukum Dugaan Pemerasan Terhadap Kades Srijaya

Hallonusantara.com || KARAWANG – Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap 3 orang terduga pelaku pemerasan kepada Kepala Desa (Kades) Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berawal dari adanya dugaan permasalahan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dimana Kades Srijaya diduga menabrak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang pembiayaan program PTSL. Awalnya salah seorang dari ketiga orang terduga pelaku yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempersoalkan adanya dugaan pungutan biaya PTSL yang telah melampaui batasan tarif yang sudah ditentukan.

Bahkan AL yang merupakan anggota LSM Divisi Tipikor Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Nasional, sebelumnya dibeberapa media massa menyoroti perihal adanya warga Srijaya yang ingin mendaftarkan program PTSL, tetapi tidak jadi. Karena belum ada uang untuk mengurus. Sebab biayanya dianggap terlalu memberatkan, diduga diminta hingga Rp 2 juta untuk biaya mengurusnya?

Mengetahui adanya kejadian yang mencoreng nama lembaga sosial kontrol dan profesi jurnalis, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan merasa sangat prihatin. Dikatakan olehnya, “Apa pun alasannya, tindakan pemerasan tidak dapat dibenarkan,” Sabtu, (23/4/2022).

Andri juga menyesalkan, “Sebagai Non Governmental Organization (NGO) yang memiliki fungsi sosial kontrol, seharusnya tidak perlu menjadikan hasil temuannya untuk bahan bargaining dalam mendapatkan sesuatu yang bersifat menguntungkan diri pribadi dan kelompok,”

“Jika memang hasil temuan investigasinya diyakini cukup untuk dijadikan petunjuk permulaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pintu masuk dalam melakukan penyelidikan, seharusnya langsung laporkan, dengan cara membuat Laporan Informasi (LI) atau Laporan Aduan (Lapdu) tertulis. Bukan malah dijadikan bahan untuk melakukan dugaan pemerasan,” Tandasnya.

“Kalau sudah seperti ini kan hanya tinggal penyesalan, yang awalnya ingin menjerat dari hasil temuan dalam menjalankan fungsi sosial kontrol. Tapi malah sebaliknya, terjerat akibat ulah sendiri yang diduga memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan dari hasil temuan investigasi,” Ujar Andri.

Ditambahkan olehnya, “Dalam permasalahan ini, LMP Mada Jabar mensupport penuh langkah hukum pihak Kepolisian dalam menuntaskan perkara tersebut sampai bisa diadili, dan supaya menjadi pembelajaran untuk semuanya. Tinggal kita tunggu konferensi pers Polisi dalam mengupdate hasil kegiatan OTT beberapa hari yang lalu, agar publik dapat mengetahui kronologisnya secara detail dari hasil pemeriksaan pasca OTT,”

“Saya tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap insan pers dan NGO menjadi pudar akibat kejadian OTT dipermasalahan Desa Srijaya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh ketiga terduga pelaku merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan profesi dan tujuan mulia NGO sebagai lembaga sosial kontrol, itu hanya bagian dari oknum. Karena yang namanya oknum, diprofesi dan dilapisan mana pun selalu ada,” Pungkasnya. (red)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments