Hallonusantara.com || KARAWANG –Ploting Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Karawang Tahun 2022 untuk program pembangunan sangat lah fantastis angkanya. Dari total biaya pembangunan, lebih dari separuhnya disediakan untuk mengakomodir program pembangunan aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang melalui agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing.
Ratusan miliar APBD II yang dibagi untuk 50 anggota DPRD Karawang biasanya direalisasikan dalam bentuk Penunjukan Langsung (PL) setiap Tahunnya. Hanya saja di Tahun 2022 sekarang ini, belum ada satu pun jenis kegiatan pembangunan aspirasi DPRD Karawang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang sudah dikerjakan.
Padahal tri wulan kedua anggaran murni sudah lewat, dan sudah mulai memasuki tri wulan ketiga menjelang anggaran perubahan. Padahal, di Tahun – Tahun sebelumnya, ketika memasuki bulan ke lima, yakni bulan Mei. Program – program pembangunan aspirasi DPRD yang dituangkan dalam bentuk Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) sudah mulai dikerjakan.
Mengingat hal itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan serapan anggaran tidak akan maksimal. Pro dan kontra mengenai program pembangunan aspirasi DPRD juga terjadi. Karena dicurigai dan diduga proyek pembangunan yang berasal dari Pokir DPRD menjadi lahan praktek – praktek transaksional atau jual beli antara aspirator dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa, dan proses penyelidikan berkaitan dengan permasalahan tersebut sedang berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Mengingat hal itu, Septian Nugraha sebagai pihak yang akhir – akhir ini cukup giat menyampaikan pendapat mengatakan, bahwa dirinya melihat, hingga saat ini para legislator Karawang masih ragu untuk mengusulkan draft usulan Pokir ke dinas.
Dikatakannya, “Kehati – hatian kalangan legislator, tentunya patut kita acungi jempol. Artinya, bapak dan ibu yang terhormat anggota DPRD Karawang menjadikan permasalahan hukum yang sedang bergulir sebagai pembelajaran, sehingga menjadi rem untuk menunda, bahkan membatalkan,”tegasnya.
“Tetapi sisi lain, persoalan serapan anggaran tidak bisa dianggap sepele. Begitu juga dengan kebutuhan pembangunan, karena masyarakat sudah dapat dipastikan mengharapkan segera adanya action pembangunan di Tahun 2022 sekarang,” ujar Septian
“Memang sangat dilematis sekali permasalahannya. Namun, dibalik kepelikan suatu persoalan, tentu ada alternatif lain yang bisa dijadikan solusi, dan saya yakin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mampu mencari solusinya. Dimana serapan anggaran tetap berjalan, serta pembangunan dapat direalisasikan, tapi terhindar dari resiko hukum,” imbuhnya
Masih menurut Septian, “Sesunggunya, jika dipahami secara seksama, yang namanya DPRD itu hanya sekedar menyampaikan aspirasi yang dituangkan dalam bentuk Pokir. Untuk eksekutorialnya, tetap menjadi tugas pihak eksekutif. Karena jangankan persoalan teknis, untuk menunjuk dan menentukan pemborong sebagai penyedia jasa saja, legislator tidak memiliki landasan. Sebab, bila mana anggota DPRD menentukan penyedia jasa, akan menjadi kecurigaan,”Paparnya.
“Saran saya untuk Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang, jangan menghiraukan dan mengakomodir titipan pemborong yang ditunjuk oleh anggota DPRD. Karena kalau sampai menjadi permasalahan, apa lagi sampai menjadi masalah hukum, orang – orang dinas juga yang akan dibuat repot dan pusing,” tandasnya
“Karena dalam hukum ada yang disebut dengan turut serta. Pengertian turut serta, bukan berarti harus menikmati hasilnya saja. Tetapi membantu jalannya proses yang berujung dengan adanya dugaan perbuatan tindak pidana juga bisa diduga menjadi turut serta membantu,” pungkasnya.(ALHAS)
