Hukum  

Bergulirnya Isu Pokir DPRD Akan Diambil Alih Eksekutif, Akademisi Anggap Hal Yang Mustahil Terjadi

Hallonusantara.com || KARAWANG – Menjelang berakhirnya tri wulan kedua atau semester pertama Tahun Anggaran (TA) 2022, tanda – tanda akan digelarnya program pembangunan dari hasil serapan aspirasi masyarakat oleh 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang yang dituangkan dalam Pokok – Pokok Pikiran (Pokir), belum nampak terlihat?

Sebelumnya, salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan berulang kali mendesak, agar segera direalisasikan program pembangunan yang bersumber dari Pokir DPRD Karawang. Karena dikhawatirkan tidak maksimalnya serapan anggaran, sehingga terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Kali ini giliran salah seorang akademisi yang mengemukakan pendapatnya. Dr Dede Anwar Hidayat, SH.,MH. Berpendapat, bahwa keraguan kalangan legislator Karawang dalam mengusulkan dokumen Pokir, seharusnya tidak terjadi.

“Meski adanya proses hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang berkaitan dengan dugaan adanya transaksional Pokir, hal tersebut jangan dijadikan suatu kekhawatiran yang berlebih. Karena antara kewajiban sebagai aspirator dalam memfasilitasi aspirasi konstituen dengan permasalahan hukum, merupakan dimensi yang berbeda,” Terangnya, Minggu (26/6/2022).

“Secara aspek yuridis, ketentuan tentang Pokir ini jelas diatur oleh beberapa regulasi, landasan hukumnya sangat jelas. Ada pun proses hukum yang sedang bergulir, itu sama sekali tidak mengarah pada substansi Pokirnya. Melainkan lebih kepada tentang dugaan perbuatan yang berkorelasi dengan individu,” Ujar Dede.

Ditambahkan olehnya, “Saya juga menilai, tim penyelidik di Kejaksaan Negeri Karawang sangat lah on the track, normatif dan profesional dalam bekerja. Dalam menentukan suatu dugaan tindak pidana korupsi, tentu mereka akan sangat hati – hati serta teliti. Karena integritasnya dipertaruhkan, baik kepada Negara mau pun pada masyarakat,”

Kemudian pada saat ditanya soal adanya kemungkinan Pokir ditunda pelaksanaannya, atau realisasinya bakal diambil alih oleh pihak eksekutif. Dosen lulusan S3 Universitas Islam Bandung (Unisba) ini mengatakan, “Sesuatu hal yang sangat tidak mungkin program pembangunan Pokir ditunda, apa lagi sampai diambil alih oleh eksekutif,”

“Sebab jika ditela’ah dari aspek regulasi, ketentuan yuridis mana yang membolehkan hal tersebut bisa dimungkinkan terjadi,” Tandasnya.

Masih menurut Dede, “Seperti yang saya utarakan tadi. Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat terbagi menjadi dua. Pertama, dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dari mulai tingkat Desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai tingkat Kabupaten, dan yang kedua dari hasil reses anggota DPRD. Keduanya sama – sama memiliki alas hak yuridis,”

Dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP) Karawang ini juga menjelaskan, “Umpama pihak eksekutif memaksakan untuk mengambil alih program pembangunan Pokir. Bukan suatu persoalan yang mudah dalam menentukan titiknya, sebab ploting anggaran untuk Pokir angkanya sangat fantastis, dan akan lebih kerepotan dalam melakukan serapan anggaran. Potensi resiko hukumnya lebih tinggi,”

“Selanjutnya, kondusifitas Pemerintahan juga akan terganggu. Dimana kalangan legislator sudah dapat dipastikan bereaksi. Karena mereka akan ditagih, bahkan mungkin dipersoalkan oleh masyarakat yang pernah menyampaikan aspirasinya, karena dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi yang dititipkan,” Tegas Dede.

“Dan patut diingat, lembaga legislatif DPRD ini, walau masih satu rumpun dengan eksekutif didaerah yang disebut dengan Pemerintahan, tapi mereka memiliki hak yang istimewa. Dari mulai hak interpelasi, hak angket sampai impeachment. Suatu hal yang sangat mungkin terjadi, ketiga haknya itu secara kompak mereka pergunakan, ketika ada ketentuan yang ditabrak oleh eksekutif,” Pungkasnya. (Alhas)

2.8 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments