Hukum  

Direktur BPN-ICI Jabar : Restorative Justice Memang diatur Dalam Undang-undang, Tapi Hukum Harus di Tegakan dan Jangan Tebang Pilih

Hallonusantara.com || KARAWANG – Setelah kedua korban tindak kekerasan dan penculikan membuat Laporan Pengaduan (LP) ke Satreskrim Polres Karawang, tapi hingga saat ini belum ada tindak penangkapan oleh Polres Karawang terhadap pelaku penganiayaan disertai pencekokan air kencing dan minuman keras.

Dan ironisnya sekarang muncul polemik di tengah-tengah masyarakat dan Insan Pers serta Aktivis, apakah karena salah satu Pelaku merupakan seorang Oknum Pejabat yang dibilang dekat dengan sang Penguasa atau orang nomor satu di Kabupten Karawang sehingga proses penangkapan tidak segera dilakukan Polres Karawang. Padahal, tindakan tak manusiawi dan tidak beradab yang dilakukan Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut jelas kriminal murni yang tidak bisa ditawar lagi.

Direktur Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Jabar, H. Marwan Ali Hasan, SH angkat bicara dan mengecam keras terhadap tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Oknum ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tersebut dan pihaknya pun mendesak, agar Kepolisian secara tegas menegakan supremasi hukum, dimana dalam penanganan proses hukum terhadap penganiaya aktifis dan wartawan itu harus profesional dan transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi.

“Jangan sampai ada dugaan tebang pilih, baik Pejabat atau Masyarakat itu semua sama di mata hukum. Intinya Pihak Kepolisian harus transparan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk, seolah-olah aktivis dan wartawan yang mengkritisi Kinerja Pemerintah dapat dibungkam oleh segerombolan pemangku kekuasaan sehingga kemudian proses hukum menghilang,” tandas Marwan kepada awak media, Rabu (21/9/2022).

Di soal ketika semisal dikemudian hari Aparat Penegak Hukum (APH) menempuh mediasi dalam upaya damai ke kedua belah pihak, Marwan menegaskan bahwa Indonesian Corruption Investigation (BPN-ICI) Jabar meminta agar Polres Karawang dapat memproses perkara ini dengan seadil-adilnya. Perihal Restorative Justice itu terdapat syarat-syarat tersendiri untuk menerapkannya, tapi penanganan delik umum ini walaupun ada perdamaian, proses hukum harus tetap berjalan karena delik ini tidak sertamerta karena ada perdamaian kasus dihentikan ditengah jalan.

“Terkait persoalan Restorative Justice (RJ) memang diatur dalam Undang-undang (UU), namun keterkaitan masalah ini kan mengaitkan Instansi Pemerintahan atau Jabatan Pemerintahan, jadi menurut saya, berdamai boleh saja, tapi proses hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang siapapun pelakunya,” tegasnya.

Berkaitan dengan masalah proses, Marwan mengungkapkan, jika dalam kasus ini dugaan yang diterapkan dalam Laporan Pengaduan (LP) yakni penerapan pasal 351, sedangkan menurut keterangan korban, jika yang melakukan penganiayaan itu tidak sendiri, tetapi bersama-sama kurang lebih 5 orang pelaku tersebut.

“Seharusnya kalau tindak kekerasan pengeroyokan, penerapan pasalnya 170, karena itu sudah termasuk kategori perbuatan kekerasan secara bersama-sama, dimana ancaman hukumannya pun lebih lama dari pasal 351, karena pasal 170 itu ancaman hukuman diatas 5 tahun. Kemudian pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan penahanan,” beber Marwan dengan tegas.

Masih kata Marwan, jika korban mengetahui siapa saja yang melakukan tindak kekerasan, kemudian pihak korban juga sudah diperiksa, tentunya Pihak Kepolisian harus segera memanggil orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Apabila terpenuhi bukti-bukti, maka segera tahan dan jangan terkesan dilama-lama dan banya pertimbangan.

“Pasal 351 dan 170 itu memang masuk delik umum, dimana tanpa ada yang melaporkan pun ketika menerima informasi, Kepolisian harus bertindak segera dan melakukan penagkapan dan penahanan,” katanya.

Karena terkait hak seseorang menyampaikan pendapat, apabila kasus ini kemudian menguap, dalam arti landai dan lambat laun kemudian secara tiba-tiba, maka akan menjadi persoalan. Nanti akan banyak aktivis dan wartawan yang merasa ketakutan ketika menyampaikan kritik dan sosial kontrolnya. Bisa saja terjadi kembali, dianiaya Oknum Pejabat kemudian menghilang kasusnya dengan tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

“Dalam kasus ini kami percayakan kepada Pihak Kepolisian, Polres Karawang untuk dapat melakukan proses hukum yang profesional dan hukum tidak tumpul keatas,” pungkasnya. (Ast)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments