Hukum  

Direktur Indonesia Corruption Investigation (ICI) Sebut Inspektorat Mandul Tak Berani Tegur Kepala Daerah Nakal

Hallonusantara.com || Bandung – Menyoroti para inspektorat di daerah. Direktur Indonesia Corruption Investigation (ICI), Marwan Ali Hasan, S.H menilai inspektorat tidak berani menegur kepala daerah yang berbuat nakal.

“Mohon maaf para pejabat inspektorat, jabatan ini mohon maaf dalam mengambil suatu putusan adalah jabatan yang gamang, kenapa? Inspektorat itu dipilih dan diangkat bupati untuk kabupaten, juga wali kota untuk kota madya, untuk provinsi diangkat oleh gubernur, artinya jabatan itu riskan untuk objektif, jujur. Benar nggak?” kata Marwan, Selasa (31/1/2023).

Hal ini disampaikan dalam rangka menyikapi rapat Koordinasi Inspektorat Daerah yang disiarkan di YouTube Kemendagri. Marwan Ali Hasan, S.H lantas menilai inspektorat itu jabatan mandul.

“Apabila kroni-kroninya bupati, mohon maaf, kroni-kroninya gubernur melakukan perbuatan tercela atau penyimpangan pasti inspektoratnya tidak akan berani, dan jujur saja saya katakan jabatan mandul,” ujar Marwan.

Direktur Indonesian Corruption Investigation (ICI), Marwan Ali Hasan, S.H menegskan akan selalu memantau dan menyoroti kinerja inspektorat dan bila perlu akan menyurati Kemendagri agar adanya keberanian pejabat inspektorat dalam mengambil keputusan dan bila perlu agar pengawsan di ambil alih oleh pemerintah pusat.

“Kami akan coba surati Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Wamen, perihal kenerja inspektorat tidak mandul dan agar badan pengawasan ini diambil oleh pusat, karena apa? Supaya ada tajinya, ada keberaniannya. Bupati misalnya melakukan perbuatan tercela apa pun, teman-teman bisa negurnya. Karena yang sekarang kami amati Kalau sekarang ditegur mereka takut dipecatnya,” tutur Marwan

Indonesian Corruption Investigation (ICI) selaku lembaga atau NGO yang intens mengawasi kebijakan publik akan mengusulkan agar inspektorat ini diusulkan oleh pemerintah daerah ke Mendagri. Jadi dalam pelaksanaannya, inspektorat bertanggung jawab kepada Mendagri.

“Kami akan sampaikan usulan dalam bentuk kritik positif melalui surat, inspektorat itu diajukan oleh bupati, wali kota atau oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian Mendagri akan menentukan siapa menjabat itu. Di dalam pelaksanaannya, inspektorat bertanggung jawab langsung dengan Menteri Dalam Negeri, tapi tetap laporkan kepala derah baik itu Gubernur atau Bupati,” pungkas Marwan. (Red)

3.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments