Hukum  

Dirut Perumdam Tirtatarum Karawang Harus Dapat Mempertanggung Jawabkan Secara Hukum Soal Kebocoran Air Sebesar Rp 145 M

Hallonusantara.com || KARAWANG –Disaat berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirtatarum Karawang, Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum menganalogikan perusahaan yang dulu dikenal dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan plat merah itu, saat ini kondisinya seperti dengan orang sehat yang dari tahun ke tahun kondisi kesehatannya terus menurun.

Dikatakan oleh Dewas, bahwa kerugian akibat kebocoran air selama empat tahun masa jabatan Direksi, kalau dihitung dengan rupiah setara dengan Rp 145 miliar.

Menanggapi ungkapan Dewas Perumdam Tirtatarum Karawang tersebut, yang konon katanya berbasis data. Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), mengaku kaget!

“Kok bisa? Padahal yang selama ini terlihat, baik di Sosial Media (Sosmed) pribadi milik Direktur Utama (Dirut) M. Soleh mau pun dimedia – media mainstream, selalu mengexpose soal capaian kinerja. Tapi tiba – tiba Dewas mengungkapkan fakta tentang potensi kerugian uang negara,” terangnya, Minggu (13/8/2022).

Ditegaskan oleh abah sapaan akrab Kamada LMP Mada Jabar ini, “Rp 145 miliar itu bukan sedikit, dan itu merupakan uang milik rakyat. Karena Perumdam Tirtatarum Karawang masih mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Jika selama 4 tahun diduga terjadi kebocoran air sebanyak itu, artinya bukan hanya laba yang hilang, tapi patut diduga, modal yang disupport Pemkab juga hilang,”

“Menyikapi permasalahan ini, LMP Mada Jabar sudah memersiapkan beberapa langkah. Yang pertama, kami akan melakukan audiensi terlebih dahulu kepada Dewas, kemudian setelah mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya, LMP Mada Jabar akan segera melangkah ke persoalan hukum,” tandasnya

“Kami akan sampaikan Laporan Informasi (LI) kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar terkait dugaan kebocoran air selama 4 tahun itu segera diselidiki. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi, ini soal uang negara yang bersumber dari rakyat. Jadi harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Dirut,” pungkasnya(ALHAS)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments