Hukum  

Hikmawan : Ada Apa Kabid Jalan DPUPR Karawang Mengaku Pusing Soal Proyek Aspirasi Dewan?

Hallonusantara.com || KARAWANG – Beberapa waktu lalu, pasca adanya pengakuan melalui statement Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Karawang disalah satu media yang kemudian ada perubahan naskah yang diduga telah diedit? Dimana yang bersangkutan mengakui telah meminta bantuan dana operasional untuk Partai dari dana aspirasi sebesar 5% anggota Partainya yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Hal tersebut mendapat respon sampai reaksi dari berbagai macam elemen masyarakat, khususnya dari kalangan aktivis. Bahkan ada salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mendesak langsung Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang selaku Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelidikinya. Tak main – main, Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar) langsung menyurati Kejari.

Permasalahan itu terus mendapat respon masyarakat, kali ini giliran salah satu pemerhati yang berpendapat, Hikmawan kepada kalangan awak media berpendapat, bahwa dirinya mendukung penuh agar Kejaksaan Karawang segera bergerak untuk menyelidiki adanya informasi yang sudah ramai mendapat respon masyarakat, apa lagi sudah ada yang membuat pengaduan resmi atas dasar petunjuk pengakuan dimedia.

“Kami sebagai masyarakat sangat berharap APH tidak pasif dalam merespon adanya pengaduan. Sebenarnya, tanpa adanya pengaduan melalui surat resmi juga, dengan adanya informasi, APH sudah bisa bergerak dengan sendirinya, karena persoalan ini bukan merupakan delik aduan,” Katanya, Jum’at (22/4/2022).

“Dalam persoalan ini, bisa menjadi celah masuk Kejaksaan untuk memastikan semua realisasi dana aspirasi, apa kah sudah sesuai, tanpa adanya transaksional jual beli proyek yang dibiayai oleh uang negara yang bersumber dari keringat rakyat,” Ucap Hikmawan.

Diingatkan olehnya, “Sebelumnya juga saya sempat memperhatikan, ada beberapa permasalahan dalam dugaan jual beli proyek yang bersumber dari dana aspirasi. Semisal, adanya pihak yang merasa tertipu, melalui pengacaranya mengancam akan melaporkan atas dugaan penipuan. Kemudian, ada lagi pengakuan salah satu anggota DPRD yang mengakui telah mengembalikan puluhan juta rupiah kepada kontraktor, karena proyek aspirasi yang dijanjikannya tidak ada,”

“Sebetulnya informasi – informasi tersebut sudah mengindikasikan adanya dugaan transaksional proyek aspirasi antara anggota DPRD dengan kontraktor. Selanjutnya, ada lagi statement salah satu Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang, yaitu Kabid Jalan yang merasa dipusingkan, dan berani ambil resiko dengan proyek dana aspirasi,” Ulas Hikmawan.

Ditegaskannya, “Saya kira informasi – informasi demikian bisa dijadikan pintu masuk bagi Kejaksaan untuk mengusut adanya kemungkinan transaksional proyek yang bersumber dari dana aspirasi, yang kemudian muncul lagi statement salan satu Ketua Partai yang semakin memperjelas adanya dugaan jual beli proyek aspirasi,”

“Tinggal panggil dan lakukan upaya klarifikasi atau pemeriksaan pada pihak – pihak tertentu. Termasuk kontraktor dan para pejabat di Dinas PUPR Karawang. Karena secara teknis, baik perencanaan, pembuatan dokumen kontrak, realisasi sampai pengawasan berada pada Dinas PUPR Karawang,” Pungkasnya. (red)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments