Hukum  

Pemerhati Memprediksi PDIP Akan Kesulitan Galang Interpelasi Pada Fraksi Lain, Langkah Lain Bisa Dengan People Power

Hallonusantara.com || KARAWANG – Polemik dan gejolak penolakan perbaikan jalur Interchange Karawang Timur yang merupakan akses keluar masuk TOL dengan agenda menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Karawang terus berlanjut. Sikap Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang tersebut, mendapat banyak respon positif dan dukungan dari berbagai macam elemen masyarakat Karawang.

Bukan tanpa alasan, sikap kritik yang dilontarkan langsung oleh Taufik Ismail selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Karawang. Kang Pipik sapaan akrab politisi asal pesisir utara Karawang itu menganggap, masih banyak yang harus mendapat perhatian khusus APBD II Karawang, dibandingkan harus mengalokasikannya untuk sesuatu hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak lain.

Dirinya mencontohkan penderitaan rakyat dipesisir utara Karawang yang sudah sejak lama menderita akibat terjadinya abrasi, dan masih banyak kebutuhan pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Karawang dan dapat menyentuh serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada kesempatan dan waktu terpisah, pemerhati politik dan pemerintahan Karawang yang namanya sudah tidak asing lagi, Andri Kurniawan mengapresiasi sikap dan langkah Ketua DPC PDIP Karawang yang juga sebagai anggota DPRD Karawang. Dikatan olehnya, “Apa yang menjadi semangat kang Pipik saat ini, bukan serta merta bentuk sentimen politik, yang disebabkan karena PDIP bukan bagian dari Partai koalisi Pemerintah,” Sabtu, (9/4/2022).

Lebih lanjut, Andri mengutarakan, “Saya menilai sikap kang Pipik, baik secara pribadi atau secara kelembagaan Partai dan juga Fraksi, merupakan bentuk kepeduliannya terhadap Karawang dan masyarakat yang diwakilinya. Jadi, apa yang telah dilakukannya, harus mendapat support dari masyarakat,”

“Karena apa yang beliau lakukan sangat lah rasional. Saat ini, meski kondisi APBD Karawang yang lumayan tinggi, tapi bukan berarti main ambil peran dan kewajiban pihak lain. Yaitu PT. Jasa Marga yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab benar apa yang menjadi alasan PDIP, bahwasanya masih banyak yang lebih prioritas dalam mengalokasikan APBD II Karawang,” Ujarnya.

Andri juga menambahkan, “Bukan hanya persoalan dampak abrasi, dipusat kota saja ada permasalahan yang belum dapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang selesaikan secara tuntas. Seperti halnya dampak sungai Kali Kalapa, ada beberapa masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur yang sudah terkena dampak parah, bahkan aset milik Pemerintah juga banyak yang rusak, seperti jalan dan jembatan,”

“Sedangkan pada Tahun 2021 lalu, baru dilakukan normalisasi dengan cara pembagian peran bersama beberapa kawasan industri. Namun itu tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tanggul longsor dan jebol belum teratasi, sampai ada beberapa tanah sekaligus rumah warga Wadas yang ambruk akibat longsornya tanggul Kali Kalapa,” Ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, “Belum lagi persoalan – persoalan lainnya dipeloksok Karawang. Masih banyaknya petani yang mengeluh kekeringan dan banjir, akibat terjadinya kedangkalan pada sungai yang belum tersentuh normalisasi. Kemudian kerusakan jalan penghubung antar Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang perlu keberpihakan APBD II Karawang. Jadi, sangat lah wajar jika PDIP berteriak lantang menolak alokasi APBD untuk menanggung tanggung jawab pihak lain,”

“Untuk itu, saya bertitip pesan kepada PDIP dan Fraksinya yang ada di DPRD Karawang, agar tetap konsisten melakukan penolakan. Jangan biarkan APBD lolos untuk dialokasikan pada perbaikan jalur Interchange Karawang Timur dan Barat. Biarkan saja Jasa Marga bertanggung jawab penuh, sebab selaku BUMN, Jasa Marga setiap detik menghasilkan keuntungan dari pembayaran TOL. Masa untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras) sebagai penunjang usahanya, masih harus berbagi peran dengan APBD? Kan tidak lucu,” Tegas Andri.

“Jika langkah dan mekanisme di DPRD dirasa sulit, apa lagi untuk menggalang Fraksi lain dalam hal melakukan interpelasi. Saya sarankan PDIP lakukan langkah people power! Kerahkan semua kader, simpatisan dan Sayap Partai untuk melakukan aksi unjuk rasa ke Plaza Pemkab Karawang, dan saya pastikan, saya juga akan ikut dalam barisan massa tersebut,” Pungkasnya. (red)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments