Hukum  

Sekretaris Bersama Dansri LMP Jabar Dampingi Korban Pelecahan Seksual Buat LP Ke Unit PPA Polres Subang

Hallonusantara.com || SUBANG –Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terkait hal tersebut diatas Ketua Markas Daerah Jawa Barat H. Awandi Siroj menyampaikan tanggapan dan instruksi kepada LBH Laskar Merah Putih Jawa Barat  terkait kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang cacat mental berinisial FO  (15 tahun).

Menindak lanjuti intruksi dari Ketua Markas Daerah Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Merah Putih Jawa Barat  mendampingi pelaporan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Subang, atas dugaan tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan kondisi cacat mental.  Korbannya baru berusia 15 tahun  diduga menjadi korban pencabulan tetangganya sendiri.

Dalam laporan yang disampaikan LBH Laskar Merah Putih Jawa Barat, mengungkapkan dugaan pencabulan oleh tetangganya. Dugaan peristiwa bejat ini diketahui ketika orang tua korban, Arpi Marjuki mendatangi dan bercerita kronoligis yang dialami putrinya yang mengalami cacat mental.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya, bernomor : LP-B/849/VII/2022,” kata Sekertaris Mada Jabar Herwati Wardani saat mendampingi orangtua korban setelah membuat laporan di Polres Subang, yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No.29, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang.

Jadi tambahnya, “Yang kami laporkan adalah mengenai kejahatan kesusilaan, dimana salah satu pasalnya adalah Terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut, sudah diatur dalam pasal 76 Undang Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Undang – undang tersebut merupakan perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002,”tegasnya.

“Karena kalau bicara soal perlindungan Perempuan dan Anak, LMP akan menjadi garda terdepan. Selain menjadi fokus utama organisasi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulu LMP yang pernah memberla harkat dan martabat permpuan, bahkan waktu itu harus berurusan dengan Negara tetangga,” ulas Herawati

“Saya juga sebagai perempuan, tentu sangat ironis, ketika diduga terjadinya dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan. Apa lagi korban yang kami dampingi ini masih berkategori dibawah umur, ditambah ada kelainan secara mental,” tandasnya

“Laporan yang sudah dibuat, pasti akan kami kawal sampai tuntas. Baik proses di Kepolisian, Kejaksaan, sampai Tahap II di Pengadilan Negeri (PN) Subang nantinya,” tegas Herawati

“Bukti-buktinya, pengakuan korban kemudian korban sudah dilakukan visum di RSUD,” pungkasnya.(ALHAS)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments