Hukum  

Semakin Serius, KPK Diminta Lakukan Pengawasan Jalannya Proses Hukum Pokir, Dan Untuk Antisipasi Titipan Pemborong Proyek Tahun 2022

Hallonusantara.com || KARAWANG –Tertundanya program pembangunan infrastruktur terus dipertanyakan oleh masyarakat, seharusnya program pembangunan menjadi target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang terbesar. Karena mendapat ploting atau peruntungan APBD II yang paling tinggi.

Beberapa kalangan menganggap tersendatnya realisasi APBD II Karawang, dikarenakan sedang adanya proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, perihal adanya dugaan jual beli proyek atau adanya fee dari proyek konstruksi yang menjadi usulan aspirasi kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Sebab dari total kebutuhan anggaran untuk pembangunan, separuhnya merupakan hasil dari usulan aspirasi yang dituangkan dalam Pokok – Pokok Pikiran (Pokir). Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang sendiri dianggap masih ragu untuk merealisasikannya.

Koordinator Tim 9 atau Tim Independen, Agung Lesmana mengatakan, “Seharusnya Dinas PUPR Karawang sudah tidak perlu lagi ada keraguan untuk menggelar pembangunan, karena masyarakat sangat menunggu action pembangunan. Ini sudah memasuki tri wulan ketiga, sebentar lagi sudah harus mempersiapkan untuk anggaran perubahan,”ujarnya.

“Adanya masalah hukum, jangan sampai dijadikan alasan untuk menunda, apa lagi enggan menggelar pembangunan, efek negatifnya bisa berdampak langsung pada Bupati, tidak maksimal dan optimalnya serapan anggaran, akan menjadi rapot merah untuk Karawang, khususnya Bupati,” tandasnya, Minggu (31/7/2022).

Agung menambahkan, “Saran saya bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Karawang, yang sudah mendapatkan kuasa dari Pengguna Anggaran (PA). sebaiknya segera realisasikan pembangunan dan tuntaskan dalam waktu dekat, sebab sisa waktunya sudah tinggal sedikit lagi,”tegasnya.

“Kalangan KPA atau pejabat lainnya di Dinas PUPR Karawang, jangan ada rasa khawatir sedikit pun dan ada rasa takut kalau anggota DPRD Karawang akan marah, karena tidak dapat menitipkan pemborong. Kami Tim 9 akan tetap konsisten mengawal sampai tuntas, bahkan kami sudah berkoordinasi sekaligus menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu,” ungkapnya

Masih menurut Agung, “Dimana surat yang dimaksud adalah bentuk permohonan supervisi jalannya proses hukum dugaan fee Pokir di Karawang, sekaligus permohonan adanya pengawasan terhadap jalannya program pembangunan, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya intervensi dan tekanan kepada Dinas PUPR untuk meloloskan titipan pemborong,”terangnya.

“Karena sebagaimana yang ditentukan oleh aturan, batasan hak kalangan legislator sebagai aspirator dari masyarakat, hanya terbatas pada menyerap, menampung dan mengusulkan aspirasi. Untuk menentukan penyedia jasa, sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas,” jelasnya

“Sebab secara kompetensi, berdasarkan disiplin ilmu, ya orang – orang Dinas lah yang mampu dan dapat menguji kelayakan calon penyedia jasa, bukan aspirator. Kalau aspirator diberikan keleluasaan menentukan penyedia jasa, kami malah jadi bingung, kompetensi apa yang mereka miliki? Merujuk pada ketentuan aturan juga, tidak ada satu klausul pun yang mengatur aspirator bisa tentukan penyedia jasa,” tegas Agung

“Bagi mereka, yang terpenting usulannya diakomodir dan dibangunkan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah. Bila mana sampai ada anggota DPRD yang nekad, dan marah ke orang – orang Dinas PUPR Karawang, karena tidak bisa titip pemborong. Kami Tim 9 siap mengawal untuk dapat segera diproses secara hukum,” pungkasnya(AlHAS)

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments