Hukum  

Tanpa Kecuali, Masyarakat Minta Kejaksaan Periksa Semua Pemborong Yang Mengerjakan Proyek Konstruksi Pokir

Hallonusantara.com || KARAWANG – Dugaan adanya fee proyek dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang yang sedang serius diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, terus mendapat respon positif dari masyarakat. Beberapa kalangan meyakini, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karawang dapat menyelesaikannya sampai tuntas.

Hal demikian juga disampaikan oleh Regi Syakman. Sebagai masyarakat, dirinya sangat bersyukur masih ada yang peduli dalam mempersoalkan hingga melaporkan dugaan fee proyek yang dibiayai oleh uang negara tersebut. Karena proses transaksional dalam bentuk apapun untuk menjual belikan proyek negara, dengan alasan apapun, itu tidak dibenarkan.

“Melihat keseriusan Kejari Karawang, saya meyakini dalam kasus ini proses penanganannya tidak akan main-main. Dikarenakan banyak lapisan masyarakat yang menyorotinya. Tetapi hal itu bukan menjadi patokan bagi Aparat Penegak Hukum (APH), tentunya semua kembali pada petunjuk bukti dan dari hasil keterangan pihak-pihak terkait nantinya,” urainya

Regi pun menjelaskan, “Oleh sebab itu, kami sebagai masyarakat mempercayakan penuh semua prosesnya pada tim penyidik Kejaksaan. Soal penggalian bukti dan keterangan, pastinya mereka memiliki kompetensi yang sudah teruji. Jangankan hanya menggali bukti berupa dokumen dan keterangan, berupa percakapan dalam bentuk penyadapan pun APH bisa melakukannya,”

“Karena dalam permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan anggota DPRD Karawang dan beberapa individu eksekutif yang diduga sebagai penerima anggaran Pokir saja. Tetapi akan banyak pihak yang perlu dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan nantinya,” terangnya

“Tak terkecuali kalangan kontraktor selaku rekanan pelaksana pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Pokir. Sebab apa bila bicara dugaan adanya fee, tidak mungkin fee diambil dari setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara dengan cara dipotong langsung. Karena hal tersebut mustahil dapat dilakukan,” tandas regi

“Sebagai contoh, kerap kali ada pemborong yang teriak merasa tertipu setelah menyerahkan sejumlah uang, bahkan ada yang sampai menunjukkan kwitansi. Tapi proyek yang dijanjikan porsinya tidak sesuai, atau tidak ada sama sekali. Sehingga ada beberapa pemborong yang menganggap itu sebagai bentuk penipuan,” ungkapnya

“Padahal bagi kami masyarakat awam saja bisa membedakan mana kasus dugaan penipuan dan dugaan gratifikasi atau suap. Anehnya perbuatan pemberian uang untuk proyek negara, kok malah dianggap sebagai bentuk penipuan,” tegas Regi

“Maka atas dasar itu, kami selaku masyarakat menaruh harapan besar pada Kejaksaan, agar dapat mengusut dan menuntaskannya. Karena logikanya, tak akan ada asap kalau tak ada api. Periksa saja dulu semua rekanan yang mengerjakan Pokir. Data nama perusahaannya pasti ada semua di Dinas-Dinas terkait,” tutupnya. (Alhas)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments