Hukum  

Temuan Administrasi BPK Pada Desa Di Karawang Bukan Faktor Kesengajaan, Pemerhati : Kalau Mau Disoroti Temuan Di OPD Yang Berpotensi Pada Tipikor

Hallonusantara.com || KARAWANG – Mencuatnya kembali permasalahan dugaan ketidak beresan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang sebelumnya sempat ramai diberitakan oleh beberapa media massa. Tapi beberapa waktu setelah itu mereda, karena inti permasalahan yang sebenarnya sudah terjawab setelah Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih (Ormas LMP) melakukan klarifikasi langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Karawang dan Camat Telukjambe Timur.

Tetapi persoalan yang sebelumnya sudah mereda, kali ini ada pihak yang kembali menyorotinya. Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan berpendapat, “Sebenarnya masalah tersebut sudah terjawab sejaka lama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan persyaratan administrasi, disaat mereka melakukan uji petik pada beberapa Desa,” Rabu, (18/5/2022).

“Untuk Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Waktu itu saya bersama Ormas tempat saya bernaung sempat mempertanyakan juga kepada Camat dan DPMD, tentang bagaimana fungsi pengawasan serta pembinaan mereka,” Ulasnya.

Ditegaskan oleh Andri, “Namun semua terjawab seteleh kami melakukan upaya klarifikasi langsung. Diwaktu adanya uji petik, ternyata bukan laporan administrasi yang secara sengaja tidak disiapkan oleh Pemdes Wadas. Melainkan, mereka sedang dalam progres, tiba – tiba tim uji petik BPK datang,”

“Padahal, pasca BPK melakukan uji petik, Pemdes Wadas langsung dapat menyelesaikannya. Hanya saja mereka bingung, harus menyampaikannya kepada siapa, sedangkan DPMD dan Kecamatan tidak pernah memfollow upnya,” Tandasnya.

“Jadi, saya pikir ini hanya persoalan administrasi. Selama tidak merugikan keuangan negara, tidak perlu lah terlalu dibesar – besarkan, seolah masalah yang krusial. Jika prinsip dasarnya untuk mengingatkan DPMD dan semua Camat dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan, itu tidak masalah,” Ujar Andri.

Aktivis Karawang ini juga menguraikan, “Hanya saja yang saya sesalkan, dalam judul pemberitaan terbaru, lebih dimunculkan nama Desanya. Yaitu Desa Wadas dan Desa Ciranggon. Padahal substansi isi beritanya lebih kepada penekanan, agar DPMD Karawang memaksimalkan fungsi pembinaan. Padahal, persoalannya sudah diselesaikan. Khususnya untuk Desa Wadas, DPMD dan Camat Telukjambe Timur sendiri sudah memverifikasi kelengkapan dokumennya,”

“Jika mau menyoroti permasalahan temuan BPK. Sebenarnya masih banyak yang lebih krusial, yakni soal temuan – temuan dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang temuan keuangannya langsung, dan itu berpotensi pada kerugian uang negara. Masalah Desa ini, hanya persoalan administrasi,” Pungkasnya. (Red)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments