Hukum  

Untuk Mencegah Dugaan Monopoli Paket Proyek Juksung, Tim 9 Mulai Awasi Para KPA DPUPR Karawang

Hallonusantara.com || KARAWANG –Tahapan proses penyelidikan masalah dugaan transaksional atau jual beli proyek konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang tetap berlanjut.

Meski menjelang Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) saja, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang masih terus melakukan pemanggilan – pemanggilan terhadap para pihak yang berkaitan dengan proyek aspirasi. Berdasarkan pantauan kalangan awak media, hingga Selasa, 19 Juli 2022. Masih ada pihak yang diminta keterangannya.

Mengingat sangat serius dan fokusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani untuk menuntaskan dugaan korupsi yang sempat membuat ragunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang untuk menggelar proyek pembangunan dari usulan Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Karawang tersebut, membuat Koordinator Tim Independen atau Tim 9, Agung Lesmana kembali mengingatkan Dinas PUPR Karawang.

Dikatakan olehnya, “Semenjak minggu lalu kami petakan beberapa orang tim untuk stand by dilingkungan kantor Dinas PUPR dan lingkungan Sekretariat DPRD Karawang, memang sudah ada sebagian kecil progrma pembangunan usulan Pokir yang sudah digelar. Hanya saja, kalau dihitung secara persentase, masih sangat minim,” Rabu, (20/7/2022).

Agung juga mengingatkan, “Sehingga kalau tersendat – sendat begitu, kami khawatir akan menjadi rapot merah serapan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, khususnya terhadap Bupati. Padahal sejak awal saya katakan, tidak perlu takut anggota legislatif marah karena tidak dapat titip pemborong. Kalau sampai ada yang bereaksi, justru malah bagus. Akan menjadi petunjuk tambahan terhadap jalannya proses hukum,”ujarnya.

Ditambahkannya, “Tetapi, walau begitu Dinas PUPR tetap harus lebih waspada dan hati – hati, kecurigaan tetap harus dikedepankan. Karena patut dicurigai dan diduga adanya kemungkinan pemborong yang memanfaatkan untuk mendapatkan paket proyek sebanyak mungkin,”paparnya.

“Jangan dianggap kami tidak terus memperhatikan dan memantau gerak gerik pejabat – pejabat Dinas PUPR Karawang dalam mengantisipasi adanya kemungkinan pemborong yang memborong paket proyek Penunjukan Langsung (Juksung). Karena kami juga selama ini mencurigai adanya dugaan pengepul paket proyek,” jelas Agung

“Jangan sampai terantisipasi dan tercegahnya titipan pemborong dari anggota DPRD, tapi malah ada pemborong yang memborong paket proyek karena diberikan keleluasaan oleh pejabat Dinas PUPR Karawang, khususnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kalau hal itu terjadi, kami akan gali informasi dan data, untuk selanjutnya diinformasikan kepada pihak Kejaksaan,” tegasnya

“Namun harapan kami hal itu tidak terjadi. Semoga saja kalangan KPA Dinas PUPR Karawang memiliki integritas dan profesional dalam menunjuk rekanan sebagai penyedia jasa proyek konstruksi, dan terhindarnya dari dugaan monopoli proyek Juksung” ujar Agung

“Kecurigaan kami pada orang – orang tertentu yang hilir mudik dikantor Dinas PUPR Karawang sudah mulai ada. Dari lintasan obrolan orang – orang yang kami curigai, sudah mulai terdeteksi, dan kami mulai mengindikasi dan menduga ada beberapa yang mulai membawa draft dokumen titik – titik proyek yang akan diberikan kepada KPA yang ada di Dinas PUPR Karawang,” urainya

Diakhir statementnya Agung menyampaikan, “Walau begitu, kami masih memiliki keyakinan, kalangan KPA Dinas PUPR Karawang tidak akan terpengaruh dengan ambisi para pihak yang menginginkan menjadi tengkulak proyek Juksung. Bila mana terjadi, dan kami dapatkan petunjuk permulaan. Maka kami tidak akan segan – segan memblow up ke publik, sekaligus mendesak Kejaksaan untuk segera memprosesnya,”tandasnya.(ALHAS)

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments