Pernyataan APDESI : Tak Ada yang Arahkan Kami Untuk Dukung Jokowi 3 Periode, Termasuk Luhut

Hallonusantara.com || JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (DPP Apdesi) Surtawijaya mengatakan, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan agar Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Dia pun menegaskan para menteri termasuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak mengendalikan kebijakan Apdesi.

“Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure (keinginan kepala desa), kepala desa kan jawara, intelektualnya banyak juga,” ujar Surtawijaya yang dijumpai usai acara Silaturahim Nasional di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

“Dilihat ini (tuntutan kepala desa) dikabulkan. Sekarang giliran aku belain dia (Jokowi). Kenapa? timbal balik dong. Tadi kan aku bilang 1-0. Sekarang 1-1. Artinya kepala desa berjuang,” jelasnya.

Dia juga mengeklaim tak ada arahan apa pun terkait dukungan Apdesi agar Jokowi menjabat Presiden RI satu periode lagi. Baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Luhut.

Surtawijaya menuturkan, baik Luhut maupun Tito justru melarang adanya pembicaraan yang mengarah kepada Jokowi tiga periode.

“(Pak Luhut) enggak ada. Dia melarang malah. Ketemu saja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu. Sudah saya enggak berani ngomong. Tadi saya sudah mau teriak tiga periode. Dilarang semua,” katanya.

“(Pak Tito) enggak. Semua tidak ada. Diminta jangan cerita gitu di sini,” jelasnya.

Diberitakan, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Deklarasi itu rencananya dilakukan setelah Lebaran. Terkait dukungan Apdesi, Surtawijaya berlasan, Presiden Jokowi memiliki leadership atau kepemimpinan yang baik.

Kalau enggak baik, satu hari sudah selesai itu, berhenti,” tuturnya.

Alasan kedua, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Setidaknya ada lima permintaan yang akan dikabulkan oleh presiden.

Kelimanya yakni membayarkan honor kepala desa setiap bulan, pelaksanaan teknis SPJ kegiatan desa agar dipermudah, mengganti stempel kepala desa dengan lambang garuda.

Lalu, meningkatkan dana operasional desa dari 3 persen menjadi 4-5 persen untuk tahun-tahun mendatang dan pemberian diskresi penggunaan BLT desa.

Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa.

“Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” kata Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Surtawijaya pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan pada hari ini.

Akan tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

“Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), ‘Jangan cerita ini’. Saya capek,” tegasnya. (red/Kompas.com)

Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di acara Silaturahim Nasional APDESI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). (dok. Sekretariat Presiden)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments