Hallonusantara.com || PURWAKARTA- Pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki program yang rutin dilaksanakan pada setiap hari rabu di setiap minggunya. Yakni, Pelayanan publik Gempungan di Buruan Urang Lembur.
Program tersebut merupakan suatu bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait turun langsung ke desa-desa yang ada di Purwakarta. Untuk melakukan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat yang berlokasi di desa, semua itu sudah terjadwal waktunya dari jauh hari untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta.
Selama ini program pelayanan gempungan itu selalu dihadiri oleh para kepala desa setempat, khususnya kepala desa yang kebagian menjadi tuan rumah titik lokasi pelaksanaan kegiatan.
Namun belakangan ini, dibeberapa kegiatan program pelayanan gempungan tersebut banyak kades yang Absen tidak hadir dengan alasan tertentu. Apakah Ini imbas dari gugatan cerai Ambu Anne bupati Purwakarta, terhadap suaminya Dedi Mulyadi!? Banyak kalangan publik bertanya.
Terbaru, dikabarkan saat program pelayanan gempungan yang dilaksanakan di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, kemarin Rabu (12/10/2022) kegiatan tersebut kembali tidak dihadiri oleh para Kades diwilayah setempat. Padahal sebelumnya para kades selalu antusias dalam menyambut kegiatan program pelayanan gempungan itu.
Lebih mirisnya Kades Cilangkap selaku tuan rumah pada kegiatan program pelayanan gempungan itupun tidak nampak batang hidungnya di lokasi, padahal pada kesempatan itu Bupati Purwakarta selalu hadir dalam kegiatan.
Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Ariel sangat menyayangkan sikap para kepala desa itu. Dirinya berharap kepada para Kades untuk tetap bersikap dan bekerja secara profesional, serta jangan terbawa arus.
Kata dia, jika memang mereka (para kades) memiliki kedekatan dengan seseorang, siapapun itu tidak masalah. Akan Tetapi profesionalisme tetap harus dikedepankan.
“Jika begini, seolah tidak menghargai pimpinan tertinggi di pemerintahaan. Apakah ini Insubordinasi pada Bupati?,” tanya Ariel, Kamis (13/10/2022).
Disisi lain, sikap tegas Bupati sangat ditunggu masyarakat. Segera mungkin bupati panggil para Kades untuk diminta penjelasan mengenai sikap mereka akhir-akhir ini.
“Jika perlu kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ucap Ariel.
Ditegaskannya, terhadap permasalah ini seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta juga jangan hanya jadi penonton. dengan sikap dan prilaku para Kades akhir-akhir ini terhadap Bupati.
“DPMD jangan diam, harus ambil tindakan juga,” demikian Ariel.
Terpisah, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp Camat Babakancikao Rustaman Arifin saat dimintai tanggapan terkait perihal itu pihaknya tidak berkomentar apapun. (Asmadi)
