HALLO NUSANTARA || JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi model bisnis PT PLN (Persero) sebagai bagian dari percepatan transformasi perusahaan. Pemerintah menyoroti efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, keandalan pasokan listrik, serta pengembangan energi surya dengan target kapasitas 100 gigawatt (GW).
Dikutip dari InfoPublik, Minggu (18/10/2026), arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan mengenai perkembangan sektor ketenagalistrikan nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar.
Rosan mengatakan, Presiden meminta rancangan transformasi PLN, khususnya terkait model bisnis, segera disusun dan dipaparkan untuk ditindaklanjuti.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, baik terutama dari segi bisnis modelnya, dibuat dan segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindaklanjuti,” kata Rosan seusai pertemuan.
Sebagai tindak lanjut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengkaji model bisnis dan operasional perusahaan.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus menelaah peluang pengurangan beban subsidi dalam penyelenggaraan layanan ketenagalistrikan nasional.
Menurut Rosan, penyesuaian model bisnis diperlukan agar pengelolaan perusahaan lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
“Kita akan revisi lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain pembenahan model bisnis, pemerintah mendorong percepatan pemanfaatan energi surya dengan target kapasitas 100 GW. Agenda ini menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Prabowo juga meminta PLN menyempurnakan langkah antisipasi terhadap kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pasokan listrik. Sistem mitigasi dan rencana cadangan (backup plan) perusahaan menjadi bagian yang perlu dievaluasi untuk menghadapi kemungkinan gangguan layanan.
“Pasti sudah ada, tapi yang itu perlu disempurnakan,” kata Rosan.
Danantara bersama PLN selanjutnya akan membahas rancangan transformasi tersebut sebelum dipaparkan kepada Presiden. Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi dasar penataan model bisnis, peningkatan efisiensi, serta penguatan keandalan layanan listrik nasional.
(Bet)
