HALLO NUSANTARA || JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Dalam aturan tersebut, sanksi pidana berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku korupsi, tetap dipertahankan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dibangun berdasarkan empat pilar utama yang mengedepankan keadilan, pemulihan kerugian, serta transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Habiburokhman menyebutkan, empat pilar tersebut meliputi:
1. Asas dan Ruang Lingkup. Mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM), proporsionalitas, serta memperluas cakupan perampasan aset terhadap kejahatan keuangan dan teknologi informasi.
2. Prosedur Presisi. Mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana (non-conviction based), dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Tata Kelola dan Transparansi. Pengelolaan aset dilakukan secara profesional dan akuntabel oleh badan independen, mulai dari penyimpanan, pengamanan hingga pemanfaatan aset.
4. Restorasi Berkeadilan. Menjamin pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
(Red)














