Daerah

PWI Cianjur Bekali Kepala Puskesmas Literasi Pers dan Hukum Digital, Bupati Soroti Ancaman Informasi Menyesatkan

39
×

PWI Cianjur Bekali Kepala Puskesmas Literasi Pers dan Hukum Digital, Bupati Soroti Ancaman Informasi Menyesatkan

Sebarkan artikel ini

HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Maraknya penyebaran informasi di ruang digital menuntut pengelola layanan kesehatan memahami etika pers, literasi media, serta batasan hukum dalam berkomunikasi. Persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam kegiatan diseminasi Etika Pers, Literasi, dan Hukum Digital yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cianjur, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Bale Praja Pendopo Kabupaten Cianjur tersebut dihadiri Bupati Cianjur dr. Mohamad Wahyu Perdian, Ketua PWI Kabupaten Cianjur M. Ikhsan, narasumber dr. I Made, serta puluhan kepala puskesmas se-Kabupaten Cianjur.

Diseminasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam menghadapi arus informasi, khususnya membedakan pemberitaan yang valid, informasi keliru, serta konten digital yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Bupati Cianjur dr. Mohamad Wahyu Perdian mengapresiasi inisiatif PWI Cianjur yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut dia, pemahaman mengenai etika pers dan hukum digital penting bagi kepala puskesmas dalam menjalankan pelayanan publik.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PWI Cianjur yang telah menggagas kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini bisa membawa manfaat dalam pelayanan,” kata Wahyu kepada wartawan.

Ia mengatakan, perkembangan media sosial dan keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Karena itu, kepala puskesmas perlu memahami cara menyikapi informasi secara tepat agar tidak salah mengambil langkah.

Wahyu menekankan pentingnya kemampuan memilah informasi yang perlu ditindaklanjuti, diklarifikasi, maupun diwaspadai.

“Ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, termasuk bagi kepala puskesmas di Kabupaten Cianjur. Banyak di antara mereka yang perlu memiliki literasi dalam hukum pers, termasuk hukum digital saat ini,” ujarnya.

Menurut Wahyu, pemahaman terhadap aspek hukum dan etika komunikasi juga diperlukan agar pengelola fasilitas kesehatan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan tertentu untuk kepentingan pribadi.

Ia meminta para kepala puskesmas mampu membedakan informasi atau tuntutan yang memiliki dasar hukum dan legitimasi dengan tindakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Di setiap kelompok pun pasti ada oknum-oknum. Untuk itu, kegiatan ini kami lakukan agar kepala puskesmas mampu membedakan mana yang benar memiliki dasar hukum, mana yang memiliki legitimasi, dan mana yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong peningkatan pemahaman mengenai hubungan antara pers, institusi pelayanan kesehatan, dan masyarakat.

Namun, pemahaman literasi digital tidak cukup berhenti pada kegiatan sosialisasi. Penerapannya dalam keterbukaan informasi, pelayanan pengaduan, serta komunikasi publik menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses