Hallonusantara.com || JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah agresif memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi petani jagung. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga jaminan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog, Polri berupaya memutus praktik tengkulak yang selama ini menekan harga jual di tingkat petani.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi nasional lintas sektor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Pertemuan melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia juga mengikuti rapat secara daring.
Rapat dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Ia menegaskan, Polri tidak hanya berperan dalam pengamanan distribusi pangan, tetapi kini masuk lebih dalam mengawal rantai produksi komoditas strategis nasional.
“Evaluasi menunjukkan Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada 2025. Keberhasilan ini harus dijaga. Rakor ini menjadi konsolidasi nasional untuk memperkuat strategi ketahanan pangan jagung tahun 2026 agar lebih solid dan berkelanjutan,” tegas Brigjen Langgeng.
Polri Masuk Hulu, Buka Keran Modal Petani
Polri menilai persoalan utama petani jagung selama ini bukan hanya produksi, tetapi keterbatasan akses permodalan yang membuat petani rentan terjerat tengkulak. Untuk memutus ketergantungan tersebut, Polri memfasilitasi kelompok tani memperoleh akses pembiayaan KUR melalui sinergi dengan Himbara.
Program ini sudah berjalan di sejumlah daerah, termasuk wilayah Polda Jawa Barat seperti Nagreg dan Ciamis. Petani di kawasan tersebut mulai memperoleh kredit usaha untuk memperluas lahan tanam serta meningkatkan produktivitas.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menegaskan dukungan sektor perbankan terhadap program nasional ketahanan pangan. Ia menyebut BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk pengembangan ekosistem jagung nasional.
Polri Amankan Hilir, Bulog Wajib Serap Hasil Panen
Tak berhenti pada permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga jagung di tingkat petani. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Perum Bulog untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak.
Pengadaan jagung tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Polri memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pola kolaborasi ini sudah berhasil menjaga harga panen petani di angka Rp6.400 per kilogram,” ungkap Brigjen Langgeng.
Targetkan Petani Mandiri dan Produksi Nasional Melesat
Program terpadu ini diarahkan untuk menghidupkan lahan tidur, memperkuat kemandirian petani, sekaligus meningkatkan produksi jagung nasional sebagai bahan baku utama industri pakan ternak.
Pendampingan manajerial dan pengawasan distribusi pembiayaan juga dilakukan untuk memastikan petani mampu mengelola usaha secara profesional serta mengembalikan pinjaman secara berkelanjutan.
Polri menegaskan, penguatan ekosistem jagung nasional menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sinergi lintas kementerian, perbankan, dan BUMN pangan, Polri optimistis ketahanan jagung nasional dapat terus terjaga tanpa ketergantungan impor.
(Bet)
