HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan berpotensi menghambat akses layanan medis masyarakat miskin. Persoalan ini menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang mendesak pemerintah membenahi akurasi data penerima bantuan iuran (PBI).
Menurut Neng Eem, pemutakhiran data kepesertaan tidak boleh sekadar berorientasi pada penyesuaian anggaran dan pengelompokan tingkat kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan jaminan kesehatan akibat kesalahan pendataan.
Pernyataan itu disampaikan Neng Eem di sela kegiatan Musyawarah Ranting (Musran), Sekolah Kader Perubahan (SKP), dan Pendidikan Kader Perubahan (PKP) PKB se-Kecamatan Cipanas, di Aula Gedung Villa Lotus, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu, 15 November 2026.
Ia menjelaskan, persoalan kepesertaan PBI berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Penyesuaian anggaran serta berkurangnya transfer keuangan daerah (TKD), menurut dia, berpotensi memengaruhi pembiayaan peserta BPJS yang selama ini ditanggung melalui APBD.
Namun, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan anggaran. Akurasi data kesejahteraan masyarakat juga menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah.
Neng Eem menilai pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan harus terus diperbarui sesuai kondisi ekonomi riil. Sebab, keadaan ekonomi seseorang dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak selalu tercermin dalam data administrasi yang tersedia.
“Data desil satu sampai sepuluh itu sebenarnya bisa diperbaiki. Sifatnya fleksibel, tetapi harus diakurasi pemerintah setempat, mulai dari RT, RW, sampai pemerintah desa,” ujar Neng Eem.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya berada dalam kelompok ekonomi menengah, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan kembali kelayakan penerima bantuan.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya telah membaik juga perlu diverifikasi agar bantuan tidak salah sasaran.
Karena itu, ia meminta proses pendataan melibatkan RT, RW, pemerintah desa, Dinas Sosial, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Verifikasi lapangan dinilai penting agar keputusan mengenai status kepesertaan tidak hanya bertumpu pada data administratif.
Selain persoalan PBI, Neng Eem menyoroti dugaan perbedaan pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum di sejumlah rumah sakit.
Menurut dia, status kepesertaan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam pelayanan medis. Rumah sakit pemerintah maupun fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS harus memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
Ia juga menyinggung penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan tersebut, menurut dia, perlu diarahkan pada pemerataan standar fasilitas perawatan bagi peserta.
Dalam aspek pembiayaan, Neng Eem menyebut PKB pernah memperjuangkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Namun, usulan tersebut belum memperoleh dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPR.
Ia menilai penguatan anggaran kesehatan perlu menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, persoalan akses dan kualitas pelayanan berpotensi terus membebani masyarakat.
Neng Eem juga mendorong penyederhanaan mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Ia mengusulkan agar pengaturan kepesertaan anggota keluarga lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan kesehatan masing-masing.
Bagi Neng Eem, pembenahan sistem jaminan kesehatan tidak cukup dilakukan dengan mengubah status peserta atau memperbarui angka dalam basis data. Pemerintah harus memastikan setiap perubahan kebijakan tidak justru menutup akses pengobatan bagi warga yang berada dalam kondisi rentan.
Persoalan akurasi data, kemampuan pembiayaan daerah, dan kesetaraan pelayanan rumah sakit menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara bersamaan. Sebab, ketika data tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, warga yang paling membutuhkan justru berisiko kehilangan perlindungan kesehatan.
(Bet)















