HukumKriminal

Suami Diduga Jadikan Istri Komoditas Seksual Lewat Facebook, Polres Cianjur Dituntut Bongkar Seluruh Jaringan

51
×

Suami Diduga Jadikan Istri Komoditas Seksual Lewat Facebook, Polres Cianjur Dituntut Bongkar Seluruh Jaringan

Sebarkan artikel ini

HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Dugaan perdagangan orang bermodus eksploitasi seksual di Kabupaten Cianjur kembali menampar wajah perlindungan perempuan. Seorang suami diduga menawarkan istrinya kepada laki-laki lain melalui grup Facebook dengan tarif Rp300 ribu hingga Rp500 ribu setiap transaksi. Praktik yang diduga berlangsung sejak 2025 itu memunculkan pertanyaan serius: bagaimana seorang perempuan bisa diduga dieksploitasi oleh orang terdekatnya sendiri, dan apakah praktik tersebut hanya melibatkan satu orang?

Polres Cianjur melalui Unit V Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim mengungkap perkara tersebut setelah melakukan penindakan di Kampung Geger Bitung, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, pada Senin, 16 November 2026 sekitar pukul 20.40 WIB.

Pengungkapan itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/29/XI/Res.1.15/2026/SPKT.Satreskrim/Polres Cianjur/Polda Jawa Barat, tertanggal 17 November 2026.

Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menjelaskan bahwa terduga pelaku berinisial A.I.W., 28 tahun, diduga menggunakan akun Facebook bernama @pasmud Cianjur dan bergabung dalam grup bertajuk Fantasi Pasutri Cianjur, Ciranjang, Bogor, Rajamandala untuk menawarkan istrinya kepada laki-laki lain.

Tarif yang diduga dipatok berkisar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu setiap transaksi. Polisi menyebut praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak sekitar 2025.

Jika dugaan itu terbukti, perkara ini bukan sekadar penyimpangan penggunaan media sosial. Ada dugaan perempuan dijadikan objek transaksi seksual oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan, bukan justru mengeksploitasinya.

Polisi mengamankan A.I.W., seorang wiraswasta yang berdomisili di Kecamatan Karangtengah, serta menyita satu unit telepon genggam Realme C70 yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidikan jangan berhenti pada satu tersangka

Pengungkapan perkara ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain. Apalagi, aktivitas tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat dan menggunakan media sosial sebagai sarana penawaran.

Polisi perlu menelusuri secara menyeluruh komunikasi digital, riwayat percakapan, transaksi keuangan, akun-akun yang berinteraksi, serta pihak yang diduga pernah memesan atau memfasilitasi pertemuan.

Penyidik juga perlu memastikan berapa kali praktik tersebut berlangsung, bagaimana mekanisme transaksinya, siapa yang menerima pembayaran, dan apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan.

Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada penangkapan seorang suami dan penyitaan satu telepon genggam, sementara kemungkinan adanya jaringan atau pihak yang turut mengambil keuntungan tidak terungkap.

Namun, seluruh pengembangan harus bertumpu pada bukti yang sah. Orang-orang yang disebut dalam komunikasi digital tidak otomatis dapat dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan dan pembuktian.

Perlindungan korban jangan kalah oleh proses hukum

Di tengah pengembangan perkara, keselamatan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas. Identitas korban wajib dirahasiakan. Pendampingan psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta bantuan hukum perlu dipastikan tersedia.

Aparat juga harus menghindari pemeriksaan dan pemberitaan yang menyudutkan korban. Dugaan eksploitasi seksual tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan stigma atau membebankan kesalahan kepada perempuan yang diduga menjadi korban.

Negara memiliki kewajiban memastikan korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap pemulihan, bukan sekadar menjadikannya bagian dari barang bukti dalam proses pidana.

Kapolres diminta buktikan ketegasan melalui pengungkapan menyeluruh

Dalam konferensi pers di halaman Markas Polres Cianjur, Jumat (20/11/2026), AKBP Beddy Suwendi menegaskan tidak ada ruang bagi praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Cianjur.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun yang melakukan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Cianjur. Kami akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Media sosial tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana untuk menawarkan maupun memfasilitasi praktik eksploitasi seksual,” tegas Beddy.

Pernyataan tersebut kini ditunggu pembuktiannya melalui proses penyidikan. Ketegasan aparat tidak cukup diukur dari keberhasilan menangkap satu terduga pelaku, tetapi juga dari kemampuan mengungkap fakta, menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, dan memastikan korban mendapatkan perlindungan.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak ragu melaporkan aktivitas yang mengarah pada perdagangan orang maupun eksploitasi seksual.

Jangan berhenti pada konferensi pers

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan seluruh aparat penegak hukum bahwa eksploitasi perempuan tidak boleh dipandang sebagai persoalan rumah tangga semata apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi perlindungan perempuan dan anak, memastikan layanan pengaduan berjalan, serta menyediakan pendampingan bagi korban. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap laporan ditangani secara serius dan tidak berhenti pada penindakan yang bersifat seremonial.

Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: seberapa luas praktik tersebut berlangsung, apakah ada pihak lain yang terlibat, bagaimana korban dilindungi, dan sejauh mana penyidik mengembangkan perkara?

Jangan sampai perempuan hanya menjadi korban untuk kedua kalinya: pertama diduga dieksploitasi, kemudian dibiarkan menghadapi trauma dan stigma tanpa perlindungan memadai.

Pengungkapan perkara ini tidak boleh menjadi akhir cerita. Penegakan hukum harus berjalan sampai tuntas, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, dan korban harus mendapatkan keadilan.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses