Artikel & Opini

Dede Lukmanul Hakim Ingatkan Peran BPD se-Kabupaten Bekasi Sebagai Mitra Strategis dan Pengawas Desa

64
×

Dede Lukmanul Hakim Ingatkan Peran BPD se-Kabupaten Bekasi Sebagai Mitra Strategis dan Pengawas Desa

Sebarkan artikel ini

Hallonusantara.com || BEKASI, — Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi menjadi momentum krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Sekretaris LSM GMBI KSM Cikarang Timur sekaligus Kepala Bidang Hukum Karang Taruna Kecamatan Cikarang Timur, Dede Lukmanul Hakim, menyampaikan apresiasi dan selamat atas resminya pelantikan para anggota BPD tersebut.

“Selamat dan sukses atas pelantikan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Bekasi. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, serta tanggung jawab moral demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dede dikediamannya, Rabu (22/07).

Ia menegaskan pentingnya posisi BPD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah desa. Fungsi checks and balances atau kontrol sosial harus dijalankan secara objektif, profesional, dan berlandaskan regulasi yang berlaku.

Poin-Poin Harapan Utama

Pengawasan Konstruktif: BPD diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Penyerapan Aspirasi Warga: Sebagai wadah aspirasi, BPD dituntut aktif menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara inklusif dan partisipatif.

Peningkatan Kapasitas: Anggota BPD diimbau terus mengasah kompetensi agar responsif, adaptif, dan solutif dalam menghadapi dinamika kebutuhan desa.

“Keberhasilan BPD tidak hanya diukur dari pengawasan, tetapi juga dari kontribusi nyatanya dalam mendorong kemandirian desa. Melalui sinergi yang solid antara BPD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, kita optimistis desa-desa di Kabupaten Bekasi dapat tumbuh lebih maju dan berdaya saing,” tutup Dede.

Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. (Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses