HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat disamakan dengan pemakzulan. Kedua mekanisme tersebut memiliki dasar hukum, tahapan, dan konsekuensi konstitusional yang berbeda.
Penegasan itu disampaikan Neng Eem di sela kegiatan Musyawarah Ranting (Musran), Sekolah Kader Perubahan (SKP), dan Pendidikan Kader Perubahan (PKP) PKB se-Kecamatan Cipanas, di Aula Gedung Villa Lotus, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu, 15 November 2026.
Pernyataan tersebut merespons informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Neng Eem, persoalan pergantian Wakil Presiden harus dibahas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah yang tidak tepat berpotensi mengaburkan mekanisme hukum yang sebenarnya.
“Kalau berbicara soal konstitusi, kita harus menggunakan istilah yang benar. Dalam ketentuan konstitusi dikenal istilah berhenti atau diberhentikan,” kata Neng Eem.
Ia menjelaskan, apabila pengunduran diri Wakil Presiden menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Neng Eem mengatakan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam rapat itu, MPR membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk mekanisme permintaan dua nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon. Selain itu, dibentuk panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Neng Eem menyebut dirinya menjadi bagian dari tim verifikasi tersebut. Tim akan memeriksa apakah dokumen dan persyaratan calon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Ketika Presiden mengirimkan dua nama calon, kami akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas dan kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
MPR, menurut Neng Eem, telah menjadwalkan sidang paripurna untuk proses pengisian jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan sesuai mekanisme konstitusi.
Neng Eem juga menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan. Pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui surat pengunduran diri. Mekanismenya melibatkan pendapat DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Neng Eem menekankan bahwa setiap tahapan pergantian Wakil Presiden harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan ataupun istilah politik.
“Siapa pun nama yang diusulkan Presiden, akan kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Dengan agenda sidang pada 2 Desember 2026, perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo dan proses verifikasi sebelum MPR menentukan Wakil Presiden pengganti.
Proses tersebut menjadi ujian bagi lembaga negara untuk memastikan pergantian jabatan berjalan berdasarkan konstitusi, bukan sekadar keputusan politik.
(Bet)















