HALLO NUSANTARA || CIANJUR – Partai Golkar Kabupaten Cianjur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) 2026 dengan melibatkan kader dan masyarakat umum di Balai Wiyaga, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Senin (2/11/2026). Forum tersebut membahas demokrasi, pembangunan daerah, serta persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dihadapi masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin, anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Golkar Komisi IV Asep Iwan Gusniardi, jajaran pengurus partai, kader, dan masyarakat Kecamatan Sukaresmi.
TB Mulyana mengatakan, peserta kegiatan terdiri atas sekitar 20 persen kader Partai Golkar dan 80 persen masyarakat umum. Menurut dia, pendidikan politik merupakan tanggung jawab partai politik yang tidak terbatas pada pembinaan internal kader, tetapi juga mencakup masyarakat luas.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengangkat tema sinergi kader dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman demokrasi serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu persoalan yang disorot ialah pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
TB Mulyana juga menyatakan Golkar akan mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan para wakil partai di DPRD.
Mengenai target politik, ia menyebut peningkatan perolehan suara dan penambahan kursi legislatif menjadi arah perjuangan partai. Namun, penentuan target tersebut masih memerlukan pembahasan internal secara menyeluruh.
Sementara itu, Asep Iwan Gusniardi menyoroti persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut. Ia mengatakan, pendidikan politik menjadi ruang bagi warga untuk memahami kebijakan publik sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Di sektor kesehatan, Asep mengungkapkan adanya keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil yang berpengaruh terhadap akses bantuan kesehatan. Sejumlah warga, kata dia, merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori yang tercatat dalam sistem pendataan.
Selain itu, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif juga menjadi keluhan masyarakat. Menurut Asep, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan data dan status kepesertaan masing-masing warga agar dapat diketahui penyebab serta langkah penyelesaiannya.
Pada sektor pendidikan, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai akses beasiswa melalui jalur aspirasi anggota DPRD. Asep menjelaskan, pemberian beasiswa harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekolah di Kabupaten Cianjur yang membutuhkan perbaikan bangunan dan pemenuhan fasilitas pendidikan. Temuan tersebut, menurut dia, diketahui melalui sejumlah kunjungan kerja di daerah pemilihan.
Asep mengatakan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sekolah telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Ia juga meminta kepala sekolah dan unsur pendidikan di tingkat kecamatan aktif melaporkan kondisi fasilitas yang belum memadai agar dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Pendidikan Politik Golkar 2026 di Kecamatan Sukaresmi itu menjadi forum dialog antara partai dan masyarakat. Sejumlah persoalan yang mengemuka, terutama ketidaksesuaian data penerima bantuan kesehatan, kepesertaan BPJS, akses beasiswa, serta kondisi fasilitas sekolah, menjadi isu pelayanan publik yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
(Bet)
