DaerahGerbang Desa

PAW Kepala Desa Sukaresmi Ditunda, Janji Pilkades 2028 Dibayangi Ketidakpastian Hukum

98
×

PAW Kepala Desa Sukaresmi Ditunda, Janji Pilkades 2028 Dibayangi Ketidakpastian Hukum

Sebarkan artikel ini

HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Rabu (18/11/2026), berakhir dengan keputusan menunda Pergantian Antarwaktu (PAW) kepala desa dan mengarahkan pemilihan kepada Pilkades serentak 2028. Namun, keputusan tersebut menyisakan persoalan mendasar: apakah Desa Sukaresmi benar-benar memiliki kepastian hukum untuk mengikuti pemilihan serentak dengan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun?

Pertanyaan itu bukan persoalan administratif semata. Di balik keputusan menunda PAW, terdapat kepentingan masyarakat terhadap kepemimpinan definitif, kepastian masa jabatan, serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan desa.

Musdesus yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaresmi di aula desa tersebut berlangsung dengan perbedaan pandangan yang cukup tajam. Sebagian masyarakat menghendaki PAW segera dilaksanakan, sedangkan kelompok lainnya memilih menunggu Pilkades serentak 2028.

Forum itu dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur Latif Ridwa, Camat Sukaresmi Aziz Muslim, Ketua BPD Ndang Suanda, tokoh masyarakat, pendidik, kelompok tani, pengurus RT/RW, serta unsur pemuda.

Perdebatan mengerucut pada satu persoalan: menunda PAW tanpa kepastian tertulis mengenai mekanisme dan masa jabatan kepala desa hasil pemilihan 2028 berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Sekretaris DPMD Kabupaten Cianjur, Latif Ridwa, menjelaskan bahwa PAW merupakan mekanisme pengisian jabatan kepala desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, baik karena meninggal dunia maupun mengundurkan diri.

Menurut dia, pelaksanaannya harus mengikuti tahapan sesuai regulasi, mulai dari musyawarah, penyusunan anggaran, pembentukan panitia, hingga penyampaian usulan melalui pemerintah kecamatan kepada bupati.

“Musyawarah ini menjadi salah satu dasar. Silakan tahapan dilalui, mulai dari penyusunan anggaran hingga pembentukan panitia,” ujar Latif.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan yang paling dikhawatirkan masyarakat, yakni kepastian status Desa Sukaresmi dalam Pilkades serentak 2028 dan konsekuensi masa jabatan kepala desa yang nantinya terpilih.

Latif juga tidak memastikan bahwa Desa Sukaresmi otomatis memperoleh masa jabatan delapan tahun apabila mengikuti pemilihan pada 2028.

Sementara itu, Camat Sukaresmi Aziz Muslim menyatakan pemerintah kecamatan hadir untuk mendampingi dan menyaksikan jalannya musyawarah. Ia menegaskan, BPD memiliki kewenangan menyampaikan hasil keputusan forum melalui laporan tertulis kepada pemerintah daerah.

Menurut Aziz, terdapat dua aspirasi yang berkembang, yakni melaksanakan PAW atau menunggu Pilkades serentak 2028. Seluruh pendapat tersebut harus dicatat dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

“Kami meminta BPD membuat laporan tertulis kepada bupati melalui camat. Hasil musyawarah hari ini akan kami teruskan kepada DPMD,” kata Aziz.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan Musdesus belum menjadi jawaban akhir atas persoalan PAW. Masih diperlukan tindak lanjut pemerintah daerah untuk memastikan dasar hukum dan mekanisme yang dapat diterapkan.

Ketua BPD Desa Sukaresmi, Ndang Suanda, menyampaikan bahwa hasil musyawarah mengarah pada kesepakatan mengikuti Pilkades serentak 2028. Dengan demikian, pelaksanaan PAW untuk sementara ditangguhkan.

Namun, persoalan berikutnya adalah keberlanjutan kepemimpinan Pjs kepala desa. Ndang menyebut masa penugasan pejabat tersebut bergantung pada surat keputusan yang berlaku, termasuk kemungkinan perpanjangan atau pergantian.

Di tengah kesepakatan tersebut, suara kritis datang dari tokoh masyarakat Sukaresmi, Nanang Suganda. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya berpegang pada harapan bahwa pemilihan 2028 akan menghasilkan masa jabatan penuh selama delapan tahun.

Nanang menilai, apabila pemilihan serentak 2028 ternyata hanya memberikan sisa masa jabatan dari periode sebelumnya, masyarakat justru berpotensi dirugikan.

“Yang kami khawatirkan, kita sudah menunda PAW dan menunggu 2028, tetapi ternyata kepala desa yang terpilih hanya menjalankan sisa masa jabatan. Kami ingin ada dasar aturan yang jelas bahwa pemilihan 2028 benar-benar memberikan masa jabatan delapan tahun,” tegasnya.

Menurut Nanang, persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat diminta menerima keputusan penundaan PAW.

Sebab, keputusan menunda pemilihan bukan tanpa konsekuensi. Desa harus menjalani masa pemerintahan sementara lebih lama, sementara kepastian mengenai mekanisme pemilihan dan masa jabatan pengganti belum dijelaskan secara tuntas.

Tokoh pendidik Ujang Hendra Sutrina juga menyatakan dukungan terhadap keputusan masyarakat untuk menunggu Pilkades serentak 2028. Ia berharap pemilihan mendatang dapat menghasilkan kepala desa definitif yang memiliki kapasitas dan komitmen membangun Sukaresmi.

Namun, dukungan terhadap keputusan tersebut tetap harus diikuti pengawasan masyarakat terhadap seluruh tahapan dan kebijakan pemerintah daerah.

Menunggu Jawaban Pemerintah Daerah

Hasil Musdesus Desa Sukaresmi kini menempatkan pemerintah daerah pada pekerjaan yang tidak bisa diabaikan. Bukan sekadar menerima laporan BPD, melainkan memberikan kepastian mengenai dasar hukum penundaan PAW, kelayakan Desa Sukaresmi mengikuti Pilkades serentak 2028, serta ketentuan masa jabatan kepala desa hasil pemilihan.

Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Apakah penundaan PAW telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Apakah Desa Sukaresmi sudah dipastikan masuk dalam agenda Pilkades serentak 2028? Jika masuk, apakah kepala desa terpilih memperoleh masa jabatan penuh delapan tahun atau hanya melanjutkan sisa masa jabatan?

Pertanyaan lainnya menyangkut status Pjs kepala desa. Sampai kapan pemerintahan sementara berlangsung, dan bagaimana mekanisme perpanjangan atau penggantian pejabat tersebut sesuai ketentuan?

Kepastian itu penting agar keputusan musyawarah tidak berhenti sebagai kesepakatan politik di tingkat desa tanpa landasan administratif dan hukum yang memadai.

Musyawarah memang merupakan ruang demokrasi untuk menampung aspirasi. Namun, suara mayoritas sekalipun tidak dapat menggantikan ketentuan hukum yang mengatur pengisian jabatan kepala desa.

Masyarakat Sukaresmi kini menunggu jawaban pemerintah daerah. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar jadwal pemilihan kepala desa, melainkan kepastian hukum, legitimasi kepemimpinan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan desa yang definitif serta akuntabel.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses