Daerah

TPS 3R Abidzar Diresmikan, Pemkab Cianjur Ditantang Buktikan Klaim Pengolahan 40 Ton Sampah per Hari

68
×

TPS 3R Abidzar Diresmikan, Pemkab Cianjur Ditantang Buktikan Klaim Pengolahan 40 Ton Sampah per Hari

Sebarkan artikel ini

HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Peresmian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Abidzar di Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Rabu (18/11/2026), memunculkan satu pekerjaan besar bagi pemerintah daerah: membuktikan bahwa fasilitas pengolahan sampah benar-benar mampu beroperasi dan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bupati Cianjur, dr. Mohamad Wahyu Perdian, meresmikan fasilitas tersebut dengan membawa harapan agar sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, melainkan dipilah, diolah, serta menghasilkan nilai ekonomi.

Namun, pembangunan dan peresmian fasilitas belum otomatis menyelesaikan persoalan sampah. Terlebih, pemerintah daerah sendiri mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas pengolahan sampah terdahulu yang tidak beroperasi optimal.

Wahyu menyebut TPS 3R Abidzar diproyeksikan menangani sekitar 40 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 10–20 ton direncanakan diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif berbahan dasar sampah.

Sementara itu, sampah organik diarahkan menjadi kompos dan pakan maggot. Sampah anorganik juga akan diproses melalui skema pengolahan yang diterapkan di fasilitas tersebut.

“Alhamdulillah kita hari ini meresmikan TPS 3R Abidzar di Desa Sindang Asih. TPS 3R ini dapat membantu mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Di sini sampah sudah dipilah dan diolah sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomi,” kata Wahyu kepada wartawan.

Sampah yang dikumpulkan di fasilitas tersebut berasal dari Desa Sindang Asih dan sejumlah desa di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap model pengelolaan serupa dapat dikembangkan di wilayah lain.

Akan tetapi, target pengolahan 40 ton sampah per hari masih membutuhkan pembuktian. Belum dijelaskan secara terperinci apakah angka tersebut merupakan kapasitas maksimal fasilitas, target operasional, atau volume sampah yang benar-benar telah diterima dan diolah setiap hari.

Kepastian produksi RDF sebanyak 10–20 ton per hari, mekanisme penyaluran hasil olahan, hingga pihak yang menyerap produk tersebut juga menjadi aspek penting yang perlu dibuka kepada publik.

Persoalan semakin serius karena Wahyu mengakui sejumlah fasilitas pengolahan sampah yang dibangun sebelumnya justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami menyadari sebelumnya ada program TPS yang saat ini tidak berjalan. Untuk itu, kami akan segera mengaktifkannya bersama dinas terkait dan LPS ISWP. Fokus utamanya adalah jalur operasional pengelolaan, karena biasanya kendalanya ada di sana, bukan pada mesinnya,” ujarnya.

Pengakuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan sampah Cianjur bukan semata-mata kekurangan bangunan atau mesin pengolahan. Persoalan operasional, pembiayaan, pengelolaan, dan keberlanjutan program justru menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Koordinator ISWP Kabupaten Cianjur, Vani Kharisma Jati, mengatakan keberhasilan TPS 3R sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Menurut dia, sistem pengelolaan sampah harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebiasaan membuang sampah tanpa pemilahan dinilai menghambat proses pengolahan.

“Kami saat ini sedang membangun integrasi sistem dari hulu ke hilir. Konsep yang selama ini berlaku, ‘yang penting buang’, perlu diluruskan. Masyarakat harus memilah sejak di sumber, sehingga yang masuk ke TPS 3R adalah sampah yang siap diolah,” kata Vani.

Ia menambahkan, pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan juga tengah didorong untuk menjamin keberlanjutan program.

Vani menegaskan TPS 3R bukan sekadar tempat pembuangan, melainkan unit pengolahan yang harus mampu menghasilkan nilai tambah berupa energi alternatif, kompos, maupun pakan maggot.

Kini, tantangan Pemkab Cianjur bukan berhenti pada seremoni peresmian. Pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar beroperasi, memiliki sistem pengelolaan yang jelas, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil pengolahan sampahnya.

Publik juga berhak mengetahui berapa ton sampah yang benar-benar berhasil diolah, berapa banyak yang masih berakhir di TPA, serta sejauh mana produk hasil pengolahan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sebab, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak ditentukan oleh megahnya fasilitas atau seremoni peresmian. Ukurannya adalah kinerja nyata, keberlanjutan operasional, dan berkurangnya sampah yang mencemari lingkungan.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses