HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Kepolisian Resor (Polres) Cianjur menyiapkan 600 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Pemetaan wilayah rawan, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS), hingga antisipasi gangguan teknis menjadi bagian dari persiapan yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Aula Polres Cianjur, Jumat (30/10/2026). Pertemuan itu melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tokoh agama, serta unsur terkait lainnya.
Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi mengatakan, meskipun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Cianjur relatif kondusif, pengamanan tetap disiapkan untuk mengantisipasi dinamika selama tahapan Pilkades.
Sebanyak 600 personel akan ditempatkan di sejumlah titik TPS. Jumlah tersebut, menurut Beddy, masih dapat ditambah melalui koordinasi dengan Polda Jawa Barat apabila perkembangan situasi di lapangan membutuhkan penambahan kekuatan.
Kapolres juga telah menginstruksikan seluruh kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk memetakan kondisi wilayah masing-masing. Pemetaan mencakup potensi kerawanan, kebutuhan teknis, serta kemungkinan kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan pengamanan.
Selain kekuatan personel, kepolisian turut menyiapkan sistem pengelolaan data menggunakan perangkat tablet. Beddy menjelaskan, perangkat tersebut menggunakan sistem offline atau tidak terhubung langsung dengan jaringan internet.
Menurut dia, penerapan sistem tersebut ditujukan untuk meminimalkan potensi intervensi siber maupun gangguan terhadap pengelolaan data.
Sementara itu, Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan, pemerintah daerah turut mempersiapkan aspek teknis penyelenggaraan Pilkades, termasuk ketersediaan listrik dan antisipasi cuaca.
Pemkab Cianjur, kata Wahyu, telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia. Dukungan listrik cadangan dinilai tetap diperlukan meskipun perangkat utama telah dilengkapi baterai.
Faktor cuaca juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Panitia dan masyarakat diimbau memprioritaskan pemungutan suara di dalam ruangan. Jika terdapat lokasi yang merencanakan kegiatan di luar ruangan, pemerintah daerah akan mengarahkan penggunaan fasilitas publik terdekat.
Wahyu juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih dan menghormati perbedaan pilihan politik di tingkat desa.
“Jangan sampai perbedaan dalam Pilkades menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Melalui koordinasi lintas sektoral tersebut, pemerintah daerah dan kepolisian mempersiapkan pembagian tugas antarlembaga untuk mengantisipasi gangguan keamanan maupun kendala teknis selama pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.
(Bet)
