HALLO NUSANTARA || JAKARTA — Mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak pemerintah mengevaluasi prioritas anggaran negara, menurunkan biaya pendidikan, memperkuat pemberantasan korupsi, serta menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Melalui aksi bertajuk #IndonesiaSadar, massa juga menuntut penanganan serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerataan akses layanan dasar, serta penghentian militerisasi ruang sipil.
Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima pemberitahuan aksi dari 53 elemen mahasiswa dan masyarakat yang merencanakan demonstrasi di sejumlah titik di Ibu Kota. Lokasi yang disebut meliputi kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas).
Salah satu aksi direncanakan berlangsung di Bundaran HI mulai pukul 14.00 WIB. Demonstrasi tersebut melibatkan aliansi badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR).
Melalui aksi #IndonesiaSadar, massa menyampaikan lima kelompok tuntutan yang menyasar kebijakan pemerintah dan persoalan mendasar masyarakat.
Pada sektor lingkungan, demonstran mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla, memproses hukum korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta membenahi tata kelola lahan secara terpadu.
Dalam pengelolaan keuangan negara, massa meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Mereka juga mendesak evaluasi alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang menjadi sorotan dalam tuntutan aksi.
Di bidang pendidikan dan kesejahteraan, demonstran menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja berkualitas. Tuntutan ini mencakup persoalan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan publik.
Pada aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, massa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum serta penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga menuntut partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan.
Sementara itu, terkait kebebasan sipil dan HAM, demonstran meminta pemerintah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.
Untuk mengantisipasi dampak demonstrasi terhadap mobilitas warga, Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengimbau masyarakat menghindari kawasan aksi, menggunakan jalur alternatif, dan menyesuaikan waktu perjalanan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Sejumlah ruas yang berpotensi terdampak meliputi Jalan Jenderal Sudirman di sekitar Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI, serta jalan-jalan di sekitar Monas dan Tugu Tani.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kepolisian telah menerima pemberitahuan demonstrasi dari 53 elemen mahasiswa dan masyarakat. Pengamanan, menurut keterangan kepolisian, diarahkan untuk melindungi peserta aksi sekaligus masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Kepolisian juga mengimbau peserta demonstrasi menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Berdasarkan bahan informasi yang tersedia, jumlah keseluruhan peserta, hasil penyampaian tuntutan kepada pemerintah, serta kondisi akhir demonstrasi pada Rabu sore belum dapat dipastikan secara terverifikasi.
(Bet)
