HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Penghentian pembiayaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 1 Agustus berdampak terhadap warga Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Persoalan tersebut diperberat oleh perubahan data desil kesejahteraan yang turut memengaruhi status kepesertaan bantuan kesehatan masyarakat.
Kepala Seksi Pemerintahan sekaligus operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Kubang, Linda Komala Dewi, S.E., mengungkapkan persoalan tersebut saat memberikan keterangan, Senin (16/11/2026).
Menurut Linda, pengurangan kepesertaan PBI terjadi melalui dua jalur. Pertama, penghentian pembiayaan peserta PBI yang bersumber dari APBD. Kedua, penyesuaian kepesertaan PBI yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perubahan data desil ekonomi.
Ia menjelaskan, pembiayaan PBI APBD dihentikan mulai 1 Agustus dengan alasan keterbatasan anggaran. Sementara itu, perubahan kepesertaan PBI APBN berkaitan dengan penyesuaian data kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan.
Dampaknya dirasakan warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan, tetapi kemudian mengalami perubahan status kesejahteraan. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan tersebut karena kondisi ekonomi keluarga mereka dinilai belum mengalami peningkatan.
Bagi pemerintah desa, persoalan ini bukan sekadar administrasi pendataan. Perubahan status kepesertaan dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat kurang mampu memperoleh pelayanan kesehatan.
Untuk membantu warga yang kepesertaan PBI-nya tidak aktif, Pemerintah Desa Kubang mengarahkan mereka beralih ke segmen BPJS mandiri apabila ingin melanjutkan kepesertaan. Namun, kewajiban membayar iuran bulanan menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah desa mengandalkan program gotong royong perangkat desa bernama Seribu Satu Hari. Melalui program ini, perangkat desa menyisihkan dana sebesar Rp1 juta setiap bulan untuk membantu biaya operasional dan bahan bakar ambulans bagi warga kurang mampu.
Selain bantuan transportasi, pemerintah desa juga melakukan koordinasi untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan penanganan medis, terutama pasien dengan kondisi sakit berat dan tidak mampu membayar biaya pengobatan.
Linda mengatakan, pemerintah desa turut berkoordinasi terkait program pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk fasilitasi rujukan dan penanganan medis di RSUD Cianjur.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Kecamatan Sukaresmi dan Kabupaten Cianjur secara umum.
Menurut Linda, program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, terutama dalam pembiayaan ketika harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
Meski demikian, upaya pemerintah desa belum menghilangkan persoalan utama, yakni kepastian perlindungan kesehatan bagi warga yang kehilangan kepesertaan PBI. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan mekanisme pendataan, verifikasi ulang, serta pengaduan dapat diakses masyarakat yang merasa status kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Penghentian pembiayaan dan perubahan data penerima bantuan membutuhkan penjelasan terbuka, termasuk mengenai dasar kebijakan serta kemungkinan pemulihan kepesertaan bagi warga yang masih memenuhi kriteria.
Bagi keluarga miskin, kehilangan kepesertaan PBI bukan perkara sederhana. Ketika jaminan kesehatan tidak lagi aktif, biaya pengobatan dapat menjadi beban berat yang sulit ditanggung sendiri.
(Bet)















