Hallonusantara.com || Cianjur — Inspektorat Kabupaten Cianjur bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, setelah muncul rekaman suara yang diduga berisi perintah pemotongan bantuan.
Di desa tersebut terdapat 299 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika benar terjadi pemotongan, nilai akumulasi dananya dapat mencapai sekitar Rp29,9 juta.
Inspektur Pembantu Wilayah I, Teguh, menegaskan bahwa seluruh dana BLTS adalah hak penuh penerima dan tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun.
“Besaran bantuannya Rp900.000 untuk tiga bulan. KPM harus menerima utuh. Jika ada pemotongan, dana itu wajib dikembalikan,” tegas Teguh, Kamis 4 Desember 2025 .
Teguh menyatakan Inspektorat siap mengambil langkah pemeriksaan mendalam jika temuan awal mengarah pada pelanggaran yang serius. Teguran hingga audit komprehensif menjadi opsi penanganan.
“Intinya, hak KPM harus dipulihkan. Dana itu harus kembali kepada penerimanya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak membuat kebijakan tanpa dasar hukum, apalagi terkait dana bantuan pemerintah.
“Ini uang negara. Menyangkut kepentingan masyarakat. Jika bicara iuran, harus ada aturan yang jelas,” katanya menekankan.
Teguh menambahkan bahwa aparatur desa dan kecamatan seharusnya sudah memahami ketentuan bahwa BLTS wajib disalurkan tanpa pemotongan.
“Sebagian besar desa sudah sesuai aturan. Jika ada oknum, meskipun sedikit, itu tetap harus diperbaiki,” tambahnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Kecamatan Cibeber telah melakukan klarifikasi dan validasi awal. Menurut Teguh, pihak desa sudah menyampaikan pengakuan, meskipun jumlah pasti dana yang dipotong masih membutuhkan pendalaman.
Inspektorat turut meminta masyarakat yang mengetahui detail peristiwa untuk mengirimkan laporan tertulis agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh.
(Bet)
