HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Praktik dugaan eksploitasi seksual yang melibatkan media sosial kembali terbongkar di Kabupaten Cianjur. Dua orang tersangka diduga memanfaatkan aplikasi Mi Chat untuk menawarkan dan memfasilitasi korban kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan. Ironisnya, salah satu korban diketahui masih di bawah umur. Minggu (22/11/2026)
Polres Cianjur mengungkap, transaksi yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut berkisar Rp1 juta hingga Rp1,8 juta. Angka itu memperlihatkan adanya dugaan keuntungan ekonomi dari praktik yang kini tengah diproses aparat penegak hukum.
Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi mengatakan, dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AM (28), yang diduga berperan menawarkan dan memfasilitasi korban, serta CC (32), yang diduga sebagai pengguna jasa.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena dugaan eksploitasi tersebut tidak hanya menyangkut transaksi seksual, tetapi juga melibatkan korban anak. Keberadaan korban di bawah umur menempatkan perkara ini dalam ranah perlindungan anak, bukan sekadar pelanggaran biasa.
“Dugaan eksploitasi seksual melalui media sosial Mi Chat. Tersangka diduga memanfaatkan aplikasi media sosial untuk menawarkan korban kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu korban diketahui masih berusia di bawah umur,” kata Beddy kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Beddy menegaskan, perlindungan terhadap korban anak menjadi perhatian khusus kepolisian. Anak, menurut dia, harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun kejahatan seksual.
Namun, penangkapan dua tersangka belum menghapus pertanyaan penting dalam perkara ini: bagaimana korban bisa berada dalam dugaan praktik eksploitasi tersebut, sejauh mana aktivitas itu berlangsung, dan apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam jaringan maupun transaksi?
Polisi kini memiliki kewajiban mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk peran masing-masing tersangka, mekanisme penawaran korban, aliran keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Penanganan korban anak juga harus memastikan perlindungan identitas, pemulihan psikologis, dan mencegah korban kembali terpapar kekerasan atau eksploitasi.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal yang disangkakan tersebut, menurut Kapolres, memuat ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tersangka disangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Beddy.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana tindak kejahatan ketika dimanfaatkan untuk memperdagangkan akses terhadap korban. Terlebih ketika anak diduga menjadi sasaran, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penangkapan, tetapi harus menelusuri seluruh rangkaian perbuatan, memastikan korban terlindungi, dan mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas.
(Bet)














