Hukum

Tambang Ilegal Cilaku Kembali Beroperasi Usai Ditutup, Peringatan Polisi Tak Digubris—Ekskavator Disita

14
×

Tambang Ilegal Cilaku Kembali Beroperasi Usai Ditutup, Peringatan Polisi Tak Digubris—Ekskavator Disita

Sebarkan artikel ini

HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Penutupan rupanya tak membuat tambang pasir ilegal di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berhenti beroperasi. Lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan dan diperingatkan aparat kembali digarap secara diam-diam pada malam hari. Polisi pun turun tangan dan menyita satu unit ekskavator. Minggu (22/11/2026)

Pengulangan aktivitas di lokasi yang sudah ditutup ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penertiban sebelumnya. Jika lokasi telah diperingatkan dan ditutup, bagaimana aktivitas penambangan bisa kembali berjalan tanpa terdeteksi hingga alat berat kembali bekerja?

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Cianjur melakukan penindakan pada Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 02.00 WIB. Saat petugas tiba, aktivitas penambangan masih berlangsung.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita satu unit ekskavator merek Kobelco, dua buku surat jalan pengiriman material pasir dan batuan, serta dokumentasi aktivitas pertambangan. Pemilik lahan berinisial J tidak berada di lokasi ketika petugas melakukan penindakan.

Kembali beroperasinya tambang setelah penutupan bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa tindakan penertiban sebelumnya belum mampu menghentikan aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penambangan yang kembali berlangsung pada dini hari juga menjadi indikasi bahwa pengawasan terhadap lokasi tersebut perlu diperketat.

Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, terlebih jika pelaku kembali menjalankan kegiatan di lokasi yang sudah ditutup.

“Tidak ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Cianjur. Apalagi lokasi yang sebelumnya sudah ditutup justru kembali beroperasi. Ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum, dan tentunya akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Beddy.

Polisi menyatakan perkara tersebut mengacu pada Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ancaman pidana yang berat semestinya menjadi peringatan bagi pelaku usaha pertambangan. Namun, fakta bahwa lokasi yang telah ditutup kembali beroperasi menunjukkan bahwa peringatan saja tidak cukup. Penindakan harus diikuti pengusutan menyeluruh terhadap pihak yang mengendalikan kegiatan, alur pengangkutan material, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kapolres menegaskan aktivitas pertambangan pada malam hari tidak akan membuat pelaku terhindar dari pengawasan aparat.

“Jangan menganggap aktivitas pertambangan yang dilakukan pada malam hari akan luput dari pengawasan petugas. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Polisi juga mengingatkan pemilik lahan dan pengusaha agar tidak menjadikan kepemilikan tanah sebagai alasan untuk menjalankan penambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan perizinan dan hukum yang berlaku.

“Kami tidak melarang masyarakat menjalankan usaha pertambangan sepanjang memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, apabila dilakukan secara ilegal, terlebih berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat, tentu akan kami tindak. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegasnya.

Penyidikan masih berlangsung. Namun, publik kini menunggu lebih dari sekadar penyitaan alat berat. Pengusutan terhadap siapa yang bertanggung jawab, bagaimana tambang yang telah ditutup bisa kembali beroperasi, serta sejauh mana aktivitas pengangkutan material berlangsung menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan dalam proses penegakan hukum.

Sebab, menutup tambang lalu mendapati lokasi kembali beroperasi bukanlah akhir dari persoalan. Tanpa penindakan yang tuntas dan pengawasan berkelanjutan, penutupan berisiko hanya menjadi tindakan sementara—sementara aktivitas tambang ilegal kembali berjalan ketika pengawasan melemah.

Di lokasi yang sudah pernah ditertibkan, hukum seharusnya tidak kembali diuji oleh pelanggaran yang sama.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses