Hallonusantara.com || CIANJUR – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman minta jajarannya mensosialisasikan Permentan No 01 Tahun 2024 sebagai revisi Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menambahkan, dengan adanya Permentan No 01 Tahun 2024 ini, pihaknya berharap permasalahan pupuk bersubsidi dan solusinya dikedepankan dahulu. Petani diberikan kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi,kutip dari,psp.pertanian.go.id. Sabtu (03/08/2024).
Acep Haryadi. S.H.,Kepala Desa Ciherang Kecamatan Pacet saat di wawancara tentang pupuk subsidi untuk petani mengatakan.
“Masalahnya harga sayuran di pasaran tidak bisa ditentukan kita tananam sekarang harga bisa mahal tapi yang harus diperhatikan itu terkait biaya produksi masyarakat itu sendiri dengan harga bubuk mahal dengan harga obat yang mahal otomatis mereka lebih tinggi di penjualannya di bawah yang diharapkan oleh warga masyarakat petani intinya masyarakat dengan penjualan rendah biayanya tinggi otomatis kan merugi,” ucap Acep.
Lanjut Acep mengatakan tentang pupuk subsidi, “Jadi begini agen toko pupuk yang menampung pupuk organik itu mereka tidak pernah ada konsultasi dengan pemerintah Desa kami bagaimana kita bisa memantau masyarakat mendapatkan pupuk subsidi hanya bicara itu ada pupuk subsidi ternyata mereka beli tetep saja mahal, minimal ada sinergitas ada kerjasama dengan Pemerintahan Desa nanti kita bisa kawal ke masyarakat yang mendapatkan pupuk subsidi untuk memang ada haknya gitu kan bagus,” imbuhnya.
“Sampai saat ini belum ada laporan dari agen toko yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaporkan berapa total subsidi pupuk yang dikeluarkan untuk petani yang menerima kita belum pernah menerima data dari agen sampai saat ini makanya kita tidak bisa mengawal karena kita tidak punya data,” jelasnya.
Jikalau ada pemberitahuan ke pihak kami sebagai Pemerintahan Desa kita bisa kontrol selama ini tidak ada komunikasi atau informasi dari para agen terkait yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian untuk wilayah kita.
“Minimal begini kalau memang ini ada pupuk subsidi untuk warga masyarakat untuk disampaikan ke warga petani dari agen itu untuk di mendapatkan pupuk subsidi, ini pak, petani yang ada di Desa Ciherang contohnya sekian 10 orang misalnya silahkan itu ambil di toko kami itu tidak transparan agen tersebut,” pungkas Acep.
(Bet)
