Hallonusantara.com || Jakarta — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perhatian internasional setelah dikabarkan mengaitkan ambisinya terhadap Greenland dengan keputusan Komite Nobel Norwegia yang tidak menganugerahkan Nobel Peace Prize kepadanya pada tahun lalu.
Menurut laporan media Eropa yang dikutip SinPo.id, Selasa (20/1/2026), Trump menyampaikan pernyataan tersebut secara langsung kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Dalam percakapan itu, Trump disebut menyatakan bahwa dirinya tidak lagi merasa “wajib hanya memikirkan perdamaian,” menyusul kekecewaannya atas keputusan Nobel.
Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengumumkan rencana penerapan tarif impor sebesar 10 persen mulai Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa. Negara-negara tersebut diketahui menyatakan dukungan terhadap Denmark dan Greenland, termasuk Norwegia.
Kebijakan tarif itu memicu reaksi keras di sejumlah negara Eropa. Meski demikian, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan pentingnya dialog diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Ia menilai perang dagang tidak akan menguntungkan pihak mana pun dan mendorong penyelesaian yang pragmatis tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan.
Dalam pesan yang disampaikan kepada Støre dan kemudian diteruskan kepada sejumlah duta besar Eropa di Washington, Trump menyatakan bahwa “dunia tidak akan aman tanpa kendali penuh atas Greenland.” Pernyataan tersebut dinilai mempertegas sikap keras AS terhadap wilayah strategis di kawasan Arktik.
Pemerintah Greenland merespons tegas pernyataan tersebut. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, melalui unggahan di media sosial menegaskan bahwa negaranya tidak akan berada di bawah tekanan pihak mana pun. “Kami tidak akan dipaksa,” tulisnya.
Sementara itu, Menteri Bisnis dan Energi Greenland, Naaja Nathanielsen, menilai respons cepat negara-negara Eropa menunjukkan bahwa isu ini bukan semata soal Greenland, melainkan berpotensi menjadi preseden global terkait kedaulatan wilayah.
Di Washington, Menteri Keuangan AS Scott Bessent membela kebijakan pemerintahan Trump. Ia menegaskan bahwa Greenland memiliki nilai strategis penting bagi Amerika Serikat dan membantah anggapan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan kekecewaan atas Nobel Peace Prize.
Pemerintah Norwegia secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Di sisi lain, Komite Nobel menegaskan posisinya sebagai lembaga independen yang sepenuhnya berwenang menentukan penerima Nobel Perdamaian tanpa intervensi politik.
Ketegangan diplomatik ini meningkat menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Brussel. Dalam forum tersebut, pejabat Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk membahas dinamika keamanan kawasan dan hubungan transatlantik yang tengah memanas.
(Bet)
