Hallonusantara.com || Jakarta — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi lima warga negara Indonesia (WNI) ditangkap militer Israel Defense Forces saat mengikuti misi pelayaran kemanusiaan menuju Jalur Gaza pada Senin, 18 Mei 2026. Penangkapan terjadi ketika konvoi kapal bantuan internasional berupaya menembus blokade menuju wilayah Palestina tersebut.
Insiden itu terjadi setelah militer Israel mencegat konvoi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, armada sipil yang membawa bantuan logistik bagi warga Palestina di Gaza. Konvoi ini merupakan bagian dari solidaritas internasional untuk menembus pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang selama bertahun-tahun berada di bawah blokade militer.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan lima WNI yang ditangkap merupakan bagian dari sembilan relawan Indonesia yang tergabung dalam koalisi kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia. Mereka berpartisipasi dalam misi internasional untuk mengirimkan bantuan bagi warga Palestina di Gaza.
Sementara itu, empat WNI lainnya dilaporkan tidak berada di kapal yang disergap dan saat ini masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus. Namun pemerintah menilai posisi mereka tetap berada dalam situasi berisiko tinggi mengingat meningkatnya patroli militer Israel di kawasan Laut Mediterania timur.
Menurut Yvonne, pemerintah terus memantau secara ketat situasi keamanan para relawan Indonesia tersebut. “Situasi di lapangan sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi oleh militer Israel,” kata Yvonne dalam keterangan resmi, Selasa, 19 Mei 2026.
Merespons penangkapan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia segera mengaktifkan jalur diplomasi dan koordinasi darurat dengan sejumlah perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Koordinasi melibatkan KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KBRI Istanbul untuk memperkuat upaya perlindungan dan pendampingan hukum bagi WNI yang ditahan.
Selain langkah diplomatik, pemerintah juga menyiapkan skenario penanganan darurat bagi para relawan jika dibebaskan atau dipulangkan. Perwakilan Indonesia di luar negeri disiagakan untuk menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor apabila dokumen resmi para WNI disita oleh otoritas Israel.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan medis bagi para relawan kemanusiaan yang terlibat dalam misi GSF 2.0, mengingat potensi kelelahan fisik maupun tekanan psikologis selama proses intersepsi dan penahanan. “Perwakilan RI melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit serta proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian,” ujar Yvonne.
Hingga Rabu, 20 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi di lapangan. Verifikasi posisi kapal, kondisi fisik para relawan, serta komunikasi resmi dengan otoritas terkait terus dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza.
Langkah koordinasi lintas diplomatik ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang terlibat dalam operasi kemanusiaan internasional di kawasan konflik Timur Tengah.
(Bet)
