HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Program redistribusi tanah seluas 203,4 hektare di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum memperoleh kepastian. Perbedaan pandangan mengenai rencana realokasi lahan, kualitas tanah pengganti, serta penetapan 1.927 calon penerima manfaat membuat kelanjutan program reforma agraria tersebut masih menunggu pembahasan pemerintah pusat.
Persoalan itu mencuat setelah ratusan warga menyampaikan aspirasi di lingkungan Pendopo Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kamis (12/11/2026). Masyarakat meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai pengelolaan lahan, keberadaan Badan Bank Tanah, serta skema redistribusi yang dinilai perlu mempertimbangkan kepentingan petani penggarap.
Ketua Otorita Lokal (OTL) Batulawang, Dani Ramdani, mengatakan penyampaian aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi warga dengan sejumlah pihak, termasuk perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Menurut Dani, masyarakat menginginkan kepastian mengenai status, pengelolaan, alokasi, dan luasan tanah yang menjadi perhatian warga. Mereka juga meminta agar kebijakan yang disiapkan pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.
Dani memperkirakan lebih dari 500 warga ikut menyampaikan aspirasi. Mereka datang menggunakan puluhan kendaraan untuk meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai persoalan pertanahan tersebut.
Keberatan masyarakat terutama berkaitan dengan rencana pemindahan atau realokasi lahan dalam program Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Warga menilai perubahan lokasi garapan perlu mempertimbangkan keberlanjutan usaha pertanian, kondisi ekonomi keluarga, serta hubungan sosial masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Selain menolak pemindahan lokasi, petani juga mempertanyakan kualitas tanah pengganti yang disiapkan pemerintah. Mereka menginginkan kejelasan apakah lahan tersebut memiliki kondisi dan produktivitas yang sebanding dengan tanah yang selama ini digarap.
Persoalan lainnya menyangkut mekanisme pembagian luas bidang dan dasar penetapan 1.927 calon penerima manfaat yang sebelumnya tercantum dalam keputusan pemerintah daerah pada 2024.
Masyarakat meminta pemerintah meninjau kembali dasar kebijakan tersebut dengan memperhatikan perkembangan ketentuan pertanahan yang berlaku.
BPN Tampung Keberatan Warga
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, H. Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP, mengatakan pihaknya saat ini menjalankan ketentuan administratif yang menjadi dasar pelaksanaan program. Namun, ia memastikan keberatan masyarakat tetap akan dihimpun dan dibahas bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Menurut Ara, BPN tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sendiri di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, berbagai aspirasi warga akan direkapitulasi untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kami sedang melaksanakan ketentuan, bukan mengambil kebijaksanaan sendiri. Namun, semua keluhan dan tuntutan mereka saya terima sebagai bahan kajian bersama tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk disampaikan ke pusat,” kata Ara seusai menerima perwakilan warga.
Ara menjelaskan, proses sosialisasi dan pengumpulan persetujuan masyarakat telah memasuki tahap akhir. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan sikap di antara calon penerima manfaat. Sebagian menyatakan setuju terhadap program, sedangkan sebagian lainnya menyampaikan keberatan terhadap skema realokasi.
Ia menegaskan bahwa proses sosialisasi tidak boleh disertai paksaan maupun intimidasi. Masyarakat yang merasa mendapatkan tekanan untuk memberikan persetujuan dipersilakan menyampaikan pengaduan kepada pihak terkait.
“Sebetulnya ada juga masyarakat yang menyetujui program ini. Karena itu, dalam sosialisasi tidak ada paksaan maupun intimidasi. Jika ada warga yang merasa diintimidasi untuk menandatangani persetujuan, silakan laporkan,” ujarnya.
Ara mengatakan potensi munculnya keberatan masyarakat terhadap skema realokasi sebenarnya telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ketika masih menjabat sebagai kepala seksi pada 2018, kemungkinan munculnya persoalan tersebut sudah menjadi pembahasan.
Selain perbedaan pandangan masyarakat, pelaksanaan redistribusi juga harus memperhatikan perkembangan regulasi pertanahan. BPN, kata dia, perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sosialisasi Bank Tanah Ditunda
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga juga meminta kejelasan mengenai keberadaan Badan Bank Tanah di wilayah Batulawang.
Dani menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai penundaan sementara kegiatan sosialisasi kebijakan Bank Tanah. Penundaan itu diharapkan memberikan ruang bagi pengkajian kembali persoalan yang disampaikan masyarakat.
Warga berharap pemerintah menjelaskan hubungan pengelolaan Badan Bank Tanah dengan program reforma agraria, termasuk status lahan, peruntukan, alokasi, dan kemungkinan penyesuaian skema penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
OTL Batulawang meminta pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPN, dan Badan Bank Tanah agar seluruh pihak memperoleh informasi yang sama.
Nasib 1.927 Calon Penerima Menunggu Keputusan
Sementara itu, BPN Cianjur tengah melakukan rekapitulasi terhadap calon penerima manfaat dari total 1.927 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar program.
Pendataan tersebut mencakup masyarakat yang menyatakan persetujuan maupun mereka yang menolak skema redistribusi. Hasil rekapitulasi beserta dokumen keberatan akan menjadi bahan pembahasan melalui GTRA sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat.
Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada kepastian apakah redistribusi tanah seluas 203,4 hektare tersebut akan tetap berjalan menggunakan skema awal, mengalami penyesuaian, atau memerlukan peninjauan kembali.
Ara mengatakan tujuan utama reforma agraria adalah menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menggarap lahan.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, termasuk membuka peluang bagi penggarap untuk memperoleh kepastian hak atas tanah sesuai ketentuan hukum.
“Semangat kami tetap sama, yaitu menyelesaikan konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum agar penggarap naik kelas menjadi pemilik lahan yang sah. Namun, kami tidak menutup telinga terhadap mereka yang menolak. Semua menunggu petunjuk pusat,” kata Ara.
Persoalan Batulawang kini membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penetapan 1.927 calon penerima, alasan pemilihan skema realokasi, kesesuaian kualitas tanah pengganti, serta mekanisme penentuan luas bidang yang akan dibagikan.
Kejelasan mengenai hubungan pengelolaan Badan Bank Tanah dengan pelaksanaan redistribusi juga menjadi hal penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh proses berjalan transparan, sesuai ketentuan hukum, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persetujuan maupun keberatan tanpa tekanan.
Dengan demikian, kelanjutan redistribusi 203,4 hektare di Batulawang masih menunggu hasil pembahasan GTRA dan arahan pemerintah pusat. Sementara itu, para calon penerima manfaat berharap persoalan tersebut segera memperoleh kejelasan agar masa depan pengelolaan lahan dan keberlanjutan kehidupan petani tidak terus berada dalam ketidakpastian.
(Bet)
