Daerah

Intervensi APBD 2024, Herman : “Skala Prioritas Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Sumedang”

×

Intervensi APBD 2024, Herman : “Skala Prioritas Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Sumedang”

Sebarkan artikel ini

Hallonusantara.com || SUMEDANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sedang melakukan skema dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang, melalui intervensi APBD 2024.

Saat ini 20/11/2023, RAPBD 2024 sedang dibahas DPRD, dan APBD disusun berdasarkan skala prioritas daerah dengan menyingkronkan antara kebijakan pusat dan provinsi yang berdampak pada kesejahteraan untuk masyarakat.

Diungkapkan Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman, pihaknya tengah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Sumedang.

” Melalui intervensi APBD 2024, sedikitnya ada 4 strategi skema yang akan kita lakukan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan di Sumedang, ” ungkapnya.

Herman pun menjelaskan ke 4 skema yang akan dilakukan pemerintah daerah, diantaranya :

1. Dengan menurunkan beban pengeluaran diantaranya melalui program – program perlindungan sosial, seperti : JKN APBD, Rantang Simpati, PKH, Sembako, Rutilahu dan Air bersih.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program – program pemberdayaan masyarakat dan UMKM , seperti : Pemberian sarpras UMKM, Kelompok Usaha Bersama ( KUB ), Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor ( UPPKA ), Bantuan ternak dan ikan, serta pelatihan kewirausahaan.

3. Meminimalkan kantong wilayah kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar dan konektifitas antar wilayah , seperti : Pembangunan sekolah, Puskesmas, dan Jalan

4. Membangun karakter atau mengubah mindset melalui character building , seperti : Sekoper cinta, dan peningkatan kapasitas para pendamping program.

” Semua ikhtiar itu akan kita lakukan, demi bermuara pada kesejahteraan untuk masyarakat Sumedang, ” jelas Herman.

Herman pun menuturkan, untuk penurunan stunting pemkab Sumedang telah menetapkan zero new stunting.

” Artinya tidak ada lagi bayi – bayi yang lahir dalam keadaan stunting, ” tandas Herman.

” Oleh sebab itu, pemkab Sumedang saat ini dalam menangani stunting dimulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari remaja, pasangan usia subur/ calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta anak berusia 0 hingga 59 bulan, ” pungkasnya.

( Agus HD )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.