Hallonusantara.com || SUMEDANG – Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman didampingi kepala SKPD dan jajarannya hadiri Rakor Penjabat Kepala Daerah Seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pusat, Senin (30/10/2023).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan agenda bahasan ‘ peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, serta implementasi kebijakan strategi nasional di daerah.
Herman menuturkan, membangun sinergi antara tingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder sangatlah penting dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
” Rakor ini sangat penting, arahan yang disampaikan Mendagri menjadi mandat bersama bagi seluruh komponen untuk dapat bersinergi, demi kelangsungan roda pemerintahan daerah,” tutur Herman.
Dikatakan Herman, sesuai arahan dari Kemendagri, bahwa penjabat kepala daerah harus memiliki kemampuan, inovasi, dan komitmen untuk menjadi leadership yang membawa pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat didaerahnya masing-masing.
” Penjabat kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan kepemimpinan, maka dituntut untuk memiliki kemampuan, inovasi, serta komitmen untuk menjadi leadership yang membawa pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Herman.
Herman pun menuturkan, bahwa didalam Rakor Mendagri mengingatkan terkait 5 ( lima ) isu strategis yang harus menjadi perhatian para Penjabat Kepala Daerah.
Kelima isu strategis tersebut, diantaranya :
1. Para Penjabat diharapkan bisa menguatkan keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Terkait budaya bekerja
3. Terkait kunjungan ke luar negeri.
4. Mempercepat pendidikan berhitung bagi para siswa sekolah dasar dengan metode Gampang, Asyik dan Menyenangkan ( GASING ), yang diciptakan oleh ahli matematika dan fisika, prof. Yohanes Surya.
5. Penghematan belanja bagi pegawai yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana bagi infrastruktur.
” Selain arahan dari Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), Suharso Monoarfa, turut menjelaskan isu strategis dari Bappenas yang menjadi prioritas untuk pelaksanaannya,” ungkap Herman.
(Agus HD)
