Hallonusantara.com || Cianjur – Pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia dinilai memerlukan penguatan komunikasi publik yang berbasis ilmu pengetahuan agar tidak terus diwarnai kesalahpahaman di tengah masyarakat. Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr. Ir. H. Nana Sulaksana, M.S.P., menegaskan bahwa pemboran eksplorasi merupakan tahapan penting untuk memastikan potensi panas bumi sebelum suatu wilayah memasuki tahap pengembangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Nana dalam wawancara khusus dengan Hallonusantara.com, Sabtu (25/7/2026), saat dimintai tanggapannya mengenai tantangan pengembangan panas bumi di Indonesia yang masih menghadapi beragam persepsi di masyarakat.
Sebagai negara yang memiliki sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Namun, pemanfaatannya hingga kini masih relatif rendah dibandingkan besarnya potensi yang tersedia.
Menurut Prof. Nana, tahapan eksplorasi diawali dengan penyusunan model bawah permukaan melalui penelitian geologi, geofisika, dan geokimia. Model tersebut menjadi dasar awal untuk memahami karakteristik sistem panas bumi, tetapi masih memerlukan verifikasi melalui pemboran eksplorasi.
“Penyelidikan pendahuluan menghasilkan model geologi, geofisika, dan geokimia. Model tersebut harus divalidasi melalui data dari kedalaman tertentu. Untuk memperoleh bukti ilmiah yang paling akurat mengenai potensi panas bumi, pemboran eksplorasi menjadi metode utama untuk memverifikasi model bawah permukaan,” ujar Prof. Nana.
Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandang ilmu kebumian (geoscience), penelitian panas bumi telah memiliki metodologi yang sistematis dan didukung perkembangan teknologi yang mampu memetakan besaran potensi, kedalaman reservoir, hingga karakteristik wilayah prospek.
Menurutnya, perkembangan teknologi eksplorasi juga terus meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan pada tahap pengembangan.
Prof. Nana juga menilai kekhawatiran bahwa pengembangan panas bumi akan mengubah bentang alam secara luas perlu dipahami secara proporsional. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk fasilitas panas bumi relatif lebih terbatas dibandingkan kegiatan pertambangan, sehingga dampak terhadap perubahan bentang alam maupun tata guna lahan dinilai lebih kecil.
Di sisi kebijakan, Prof. Nana mengatakan pemerintah telah menempatkan panas bumi sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya minyak dan gas bumi, sekaligus memperkuat bauran energi nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan panas bumi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses yang dijalankan.
Karena itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengembang didorong membangun komunikasi yang terbuka sejak tahap eksplorasi. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra agar memahami setiap tahapan kegiatan serta berpotensi memperoleh manfaat melalui kesempatan kerja maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
“Masyarakat harus dijadikan mitra sejak awal pengembangan. Mereka perlu memahami prosesnya sehingga tidak merasa hanya menjadi penonton, tetapi ikut memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut,” katanya.
Prof. Nana juga mengingatkan agar pada tahap eksplorasi perhatian utama diarahkan pada keterbukaan informasi dan pembangunan kepercayaan publik, bukan pada janji-janji program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Jangan dulu berbicara mengenai CSR pada tahap eksplorasi. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan proses yang sedang dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Nana menilai perguruan tinggi dan media massa memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Menurutnya, penyampaian informasi yang akurat, berbasis data ilmiah, dan berimbang menjadi kunci untuk mencegah berkembangnya disinformasi di tengah masyarakat.
“Perguruan tinggi dan media adalah pendamping masyarakat sekaligus mediator bagi pemerintah dan perusahaan. Keterbukaan informasi perlu dibangun secara sehat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” tuturnya.
Sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Cianjur, tengah menghadapi dinamika terkait rencana pengembangan panas bumi. Di tengah beragam pandangan yang berkembang, kalangan akademisi menilai komunikasi publik yang transparan, pelaksanaan proyek yang sesuai regulasi, pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup merupakan faktor penting agar pengembangan energi panas bumi dapat berjalan berdasarkan kaidah ilmiah, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
(Bet)
