HALLO NUSANTARA || CILEGON — Pusat Bantuan Hukum (PKBH) Pelita Keadilan Nusantara mengkritik keras penanganan kasus dugaan pelanggaran kesusilaan via ITE (Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE) yang ditangani Satreskrim Polres Cilegon. Laporan informasi bernomor LI/260/XI/2025/Reskrim tertanggal 17 November 2025 atas nama pelapor Oji Fachroji Bin Masni (Alm) dinilai mangkrak dan diwarnai kelalaian fatal oknum penyidik.
Meski SP2HP No. B/SP2HP/102/II/2026/Reskrim (20 Feb 2026) dan No. B/SP2HP/192/III/2026/Reskrim (30 Mar 2026) telah diterbitkan untuk pemeriksaan terlapor sdr. Misnan Jaya, perkara ini terkesan dibiarkan tanpa kepastian hukum. Yang paling krusial, beredar indikasi kuat bahwa alat bukti perkara diduga hilang akibat kelalaian petugas dalam merawat dan menjaganya.
Syamsudin.S.H., M.H Kuasa Hukum menegaskan bahwa penyidik wajib hukumnya menjaga keutuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam:
Perkap No. 8 Tahun 2014 & Perpol No. 7 Tahun 2022 (Kode Etik Profesi Polri): Pengelola dan penyidik bertanggung jawab penuh atas keamanan serta keutuhan barang bukti. Keteledoran hingga menghilangkan alat bukti merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat.
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri: Menuntut asas kepastian hukum dan profesionalisme.
Pasal 231 KUHP: Mengancam pidana bagi pejabat yang merusak atau menghilangkan barang bukti yang disita/disimpan atas perintah penguasa umum.
Syamsudin menegaskan mendesak Kapolres Cilegon dan Kapolda Banten mengevaluasi total penyidik Unit Reskrim penanggung jawab perkara.
Meminta Bidpropam Polda Banten segera memeriksa oknum penyidik atas dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian pengamanan barang bukti.
Menuntut kepastian hukum serta penuntasan perkara secara transparan dan akuntabel demi hak-hak korban, ucapnya.
(Red)
