Hallonusantara.com || PADANG — Status tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berpotensi besar diperpanjang. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa berbagai upaya penanganan di sejumlah daerah masih berlangsung sehingga perpanjangan status hampir dipastikan dilakukan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan penanganan darurat masih berjalan, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus, hingga penguatan layanan di posko pengungsian.
“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” kata Mahyeldi di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, seperti dikutip InfoPublik.id, Minggu (7/12/2025).
Menunggu Laporan Daerah untuk Finalisasi Keputusan
Menurut Mahyeldi, Pemerintah Provinsi Sumbar telah meminta seluruh bupati dan wali kota untuk menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi dasar sebelum keputusan resmi perpanjangan status diterbitkan pada 8 Desember 2025.
“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sebagian Wilayah Mulai Stabil, Sebagian Lain Masih Kritikal
Merujuk laporan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi dinilai mulai stabil dan kemungkinan tidak lagi memerlukan status darurat.
Namun, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan sejumlah wilayah lain masih menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan intensif.
Akses jalan dan jembatan yang masih terputus menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan. Pemprov Sumbar juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar, termasuk pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus untuk kelompok rentan.
“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan mengupayakan penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” jelas Mahyeldi.
20 Ribu Pengungsi Masih Bertahan di Lokasi Aman
Berdasarkan data , jumlah pengungsi masih sekitar 20 ribu orang. Warga yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga proses penilaian kelayakan lokasi permukiman selesai dilakukan.
“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” ujar Gubernur.
Dukungan dari Daerah Lain Terus Berdatangan
Pemprov Sumbar menerima bantuan dari sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota di sekitar Sumbar. Dukungan logistik dan tenaga juga datang dari TNI, Polri, Basarnas, serta berbagai kelompok relawan.
Mahyeldi menekankan pentingnya koordinasi agar distribusi bantuan tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material.
“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.
Perlu Pemetaan Risiko dan Penguatan Validasi Data
Gubernur menyampaikan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran untuk perencanaan ke depan. Pemprov kini memetakan daerah rawan, termasuk kawasan perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan berpotensi longsor.
“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengimbau kepala daerah agar memperkuat koordinasi dengan Forkopimda serta memastikan seluruh posko tetap berjalan efektif. Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan juga diminta menyalurkannya melalui posko resmi.
“Dengan koordinasi yang baik, distribusi bantuan akan lebih merata dan proses penanganan bencana tidak terganggu,” tutup Gubernur Mahyeldi
(Bet)
