Hallonusantara.com || BEKASI – Brian Shakti, Ketua Lembaga GRPPH-RI (Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia) DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jabar (Jawa Barat) menyayangkan kegiatan acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Ketua BPD Tingkat Kabupaten Bekasi, yang terkesan dipaksakan.(04/08/2022)
Hal itu diungkapkan Brian Shakti, dari sejumlah kepala desa yang menceritakan tentang acara BIMTEK tersebut, merasa keberatan, dirinya mewakil suara itu yang merasa terpaksa mencari uang demi terlaksananya acara tersebut.
“Dengan secara dadakan, Dinas PMD Kabupaten Bekasi mengadakan Bimtek bagi Kades dan BPD se-Kabupaten Bekasi di Bandung Jawa Barat belum lama ini. Yang sangat disayangkan, sesuai dengan apa yang di sampaikan Kades, Acara Bimtek tersebut memungut anggaran per Desa dengan biaya Rp.10 Juta Rupiah. Anggaran tersebut cukup Fantastik, dimana Kepala Desa dalam keuangan anggaran Dana Desa hampir rata rata belum siap untuk menyediakan anggaran sebesar itu.” Terangnya.
Karena ini merupakan tugas dari DPMD, maka dengan berat hati para kepala desa harus mencari pinjaman dana talangan untuk bisa mengikuti acara Bimtek itu, mirisnya para pemangku kebijakan tidak mengindahkan apa yang dirasakan para Kepala Desa.
Hal ini terkesan sangat dipaksakan, dan dinilai tidak berkualitas, seperti adanya Narasumber yang mengenakan kaos oblong, banyak peserta Bimtek yang terlantar karena tidak mendapatkan Kunci kamar penginapan, peserta Bimtek yang hadir hanya sebatas absen atau stor muka dan ajang ngobrol di luar ruangan saat Bimtek berlangsung. “Ini sangat jelas, Prodak Bimtek dipaksakan dan tidak tepat sasaran,”
Lanjutnya Brian Shakti,”ini juga kenapa selalu kota Bandung yang menjadi tempat untuk para kades maupun BPD menjalankan BIMTEK, di Kabupaten Bekasi juga banyak hotel yang memadai jika hanya untuk BIMTEK, dan bisa masuk PAD daerah sendiri juga, lebih hemat jika acara di gelar di wilayah Kabupaten Bekasi.”Terang Brian.(Heru)
