Hallonusantara.com || Jakarta – Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai menunjukkan dampak signifikan. Kementerian Sosial mencatat penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mampu memangkas kesalahan data penerima bansos secara drastis, sekaligus memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Hal itu disampaikan dalam agenda sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Gus Ipul, keberhasilan sistem digital tersebut terlihat dari hasil uji coba yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan signifikan terhadap kesalahan data penerima pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
“Uji coba menunjukkan kesalahan data penerima bansos menurun cukup signifikan, meskipun masih perlu terus diperbaiki,” kata Gus Ipul.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebelum penerapan DTSEN, tingkat kesalahan data penerima yang tidak terdaftar atau exclusion error untuk PKH mencapai 77,7 persen, sementara BPNT berada di angka 70 persen. Setelah sistem digital diterapkan melalui kolaborasi dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait, angka tersebut turun drastis menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Selain itu, kesalahan penerima bansos yang sebenarnya tidak layak namun masuk dalam daftar penerima atau inclusion error juga mengalami perbaikan. Untuk PKH, tingkat kesalahan turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sedangkan BPNT mengalami penurunan dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
Pemerintah menargetkan tingkat kesalahan data penerima bansos dapat ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan diarahkan mencapai lima persen dalam beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, Gus Ipul menegaskan akurasi data bansos tidak mungkin mencapai angka sempurna. Hal ini dipengaruhi perubahan kondisi sosial masyarakat yang berlangsung dinamis, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Untuk menjaga akurasi data, pemerintah akan memperbarui DTSEN secara berkelanjutan setiap hari. Proses pembaruan tersebut diperkuat melalui pemutakhiran data berkala setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah hingga nasional.
Kementerian Sosial juga memastikan uji coba digitalisasi bansos akan diperluas sepanjang 2026 dengan target implementasi di 40 kabupaten dan kota di Indonesia. Evaluasi program tersebut diharapkan menjadi fondasi penerapan sistem digital bansos secara nasional.
“Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil terbawah dalam DTSEN, dapat merasakan manfaat program pemerintah secara tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Jika digitalisasi bansos berjalan optimal, pemerintah menilai sistem ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia.
(Bet)
