Hallonusantara.com || CIANJUR — Kegiatan diskusi publik dan bedah buku bertema energi hijau yang digelar di wilayah Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat. Pemerintah Desa Sukatani menegaskan bahwa setiap bentuk kegiatan masyarakat di wilayah desa wajib diberitahukan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa.
Diskusi bertajuk “Energi Hijau vs Pelestarian Ruang Hidup” tersebut dilaksanakan di MI Al-Ikhlas, Desa Sukatani.Selasa (23/12) yang diikuti oleh warga, akademisi, aktivis lingkungan, tokoh pendidikan, serta peneliti lintas disiplin. Forum tersebut membahas rencana pengembangan energi panas bumi (geotermal) di kawasan lereng Gunung Gede Pangrango.
Kepala Desa Sukatani,H. Udin Sanusiyandi, S.Pd,. saat ditemui pada Rabu (24/12/2025), menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak menerima pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan kegiatan diskusi tersebut. Menurutnya, mekanisme koordinasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang tidak dapat diabaikan.
“Setiap kegiatan apa pun bentuknya yang dilaksanakan di wilayah Desa Sukatani seharusnya memberi tahu pemerintah desa. Ini bukan soal melarang atau membatasi, tetapi menyangkut tata kelola, tanggung jawab, dan ketertiban bersama,” kata H. Udin.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak mana pun, termasuk kelompok masyarakat yang menyampaikan sikap kontra terhadap rencana proyek panas bumi. Padahal, pemerintah desa memiliki kewajiban mengetahui setiap aktivitas masyarakat di wilayahnya.
“Selama ini tidak ada pemberitahuan resmi kepada kami. Pemerintah desa perlu mengetahui setiap kegiatan agar dapat memastikan situasi tetap aman, tertib, dan tidak menimbulkan potensi gesekan di tengah masyarakat,” ujarnya.
H. Udin menjelaskan bahwa pemerintah desa berada pada posisi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, setiap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan isu strategis pembangunan seharusnya disampaikan melalui jalur pemerintahan.
“Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat. Jika terdapat perbedaan pandangan, hal tersebut wajar, namun penyampaiannya harus melalui jalur pemerintahan dari desa, kecamatan hingga kabupaten,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Menurutnya, perbedaan sikap pro dan kontra yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ketentraman dan keamanan desa adalah prioritas,” tegas H. Udin.
Sementara itu, Kepala Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, H. Deden Ismail, menyatakan bahwa diskusi dan pertukaran gagasan merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap setiap informasi yang diterima masyarakat.
“Setiap informasi harus dipelajari secara menyeluruh, baik dari sisi manfaat maupun risikonya. Jangan hanya menerima satu sudut pandang. Diskusi diperlukan sebagai sarana menambah pengetahuan, terutama terkait isu lingkungan,” ujar H. Deden Ismail.
Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan pemerintah desa, kondisi sosial masyarakat di wilayahnya masih berjalan kondusif dan tidak ditemukan gejolak yang mengarah pada konflik sosial.
“Pemerintah desa tetap menjalankan tugas sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku. Sampai saat ini situasi di masyarakat aman dan terkendali,” katanya.
Pemerintah desa di wilayah Pacet dan Cipanas menyatakan komitmennya untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai regulasi yang berlaku, serta menjaga stabilitas sosial dan pelayanan kepada masyarakat.
(Bet)
