Hallonusantara.com || CIANJUR —Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur dalam penetapan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 berlangsung panas dan penuh tarik ulur kepentingan. Digelar di Bumi Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Jumat (19/12/2025), forum tersebut diwarnai perdebatan tajam hingga harus ditempuh mekanisme voting sebanyak dua putaran untuk menentukan nilai alpha (α).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur Denny Widya Lesmana, S.STP., M.Ec.Dev, mengakui bahwa proses penetapan rekomendasi UMK 2026 tidak berjalan mulus.
“Alhamdulillah, meskipun di tengah keterbatasan waktu dan perdebatan yang cukup alot, Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur akhirnya dapat mencapai satu kesimpulan dalam penentuan nilai alpha. Melalui mekanisme voting, alpha ditetapkan di angka 0,9, sehingga kenaikan UMK 2026 dimungkinkan berada di kisaran 7,53 persen,” kata Denny kepada wartawan.
Ia menjelaskan, angka tersebut dihitung berdasarkan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yakni inflasi ditambah hasil perkalian antara alpha dan pertumbuhan ekonomi.
“Inflasi yang digunakan sebesar 2,76 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Januari hingga November, karena data bulan Desember belum dirilis,” jelasnya.
Namun demikian, Denny menegaskan bahwa hasil sidang pleno ini belum bersifat final dan mengikat. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur masih akan disampaikan kepada Bupati Cianjur sebagai bahan usulan kepada Gubernur Jawa Barat.
“Ini baru ketetapan Dewan Pengupahan Kabupaten. Persentase kenaikan UMK 2026 yang akan berlaku secara resmi tetap menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat yang dijadwalkan ditetapkan pada 24 Desember mendatang,” tegasnya.
Denny juga secara terbuka mengakui adanya dilema struktural dalam penetapan UMK. Di satu sisi, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Namun di sisi lain, pemerintah daerah harus memperhitungkan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.
“Kalau dilihat dari KHL, memang masih terdapat gap yang cukup besar. Tetapi kami juga wajib mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan usaha. Jika kenaikan UMK ditetapkan melebihi ketentuan pemerintah, itu berpotensi menimbulkan dampak terhadap investasi. Karena itu, keputusan ini diharapkan menjadi jalan tengah yang paling rasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika paling tajam dalam sidang pleno bukan terjadi pada pembahasan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, karena kedua indikator tersebut bersumber dari data resmi BPS dan relatif objektif. Ketegangan justru muncul saat penentuan nilai alpha.
“Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperdebatkan karena datanya sudah jelas. Yang paling alot memang penentuan alpha. Untuk itu, dilakukan dua kali voting,” ungkap Denny.
Pada voting pertama, seluruh unsur Dewan Pengupahan—pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—diberi ruang untuk mengusulkan nilai alpha di rentang 0,5 hingga 0,9. Namun hasilnya tidak menghasilkan kesepakatan karena perolehan suara yang berimbang. Voting ulang pun dilakukan hingga akhirnya disepakati nilai alpha sebesar 0,9, dengan satu anggota tercatat tidak hadir.
Rencananya, rekomendasi hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Cianjur pada awal pekan depan sebagai bagian dari proses penetapan UMK Kabupaten Cianjur Tahun 2026.
(Bet)
