Hallonusantara.com || Depok – Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok tidak dihapus, melainkan dibatasi. Anggota DPRD Jawa Barat, HM. Hasbullah Rahmad mengatakan itu dalam kegiatan Ngobrolin Pemerintahan dan Isu (Ngopi) bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Depok dan warga RT 06 RW 21 Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya.
Dikatakannya, perubahan kebijakan UHC tidak hanya terjadi di Kota Depok akan tetapi juga terjadi di wilayah lain. Misalnya Brebes, Sukabumi dan Kabupaten Batang. Keputusan itu diterapkan per awal tahun 2026 karena kendala anggaran dan efisiensi.
“Sebagai solusi, kebijakan itu kemudian mengalami perubahan skema dengan membatasi cakupan peserta,” katanya, Senin (2/2/2026).
Perubahan skema yang dimaksud, kata dia, yaitu hanya menyasar masyarakat miskin yang masuk kategori desil satu hingga desil lima berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nah berikutnya, kenapa dibatasi UHC itusampai desil 5? Karena anggarannya enggak ada,” ujarnya.
Skema pembayaran berorientasi pada sistem gotong royong antara pemerintah provinsi dengan kota atau kabupaten. Besaran premi, sekira Rp100 miliar. Dengan rincian Pemprov Jabar Rp40 miliar, sedangkan Depok Rp 60 miliar.
“Bayangkan dari Rp 40 miliar, sekarang Pemprov Jawa Barat cuma Rp 5 miliar. Ya kan berarti kan enggak bisa mengcover sampai desil 8-9 itu enggak bisa dibatasi menjadi sampai desil 5,” ungkapnya.
Kondisi ini kian dirasa berat karena adanya potongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Tapi saya akan berupaya agar program ini tetap bisa dilanjutkan dengan, ya ini sangat bergantung dengan keuangan APBD kota dan provinsi, karena Depok juga TKD-nya tertunda Rp300 miliar lebih, kalau Jawa Barat Rp2,4 triliun lebih,” bebernya.
Hal ini terjadi karena kondisi keuangan secara global yang tidak sehat.
“Karena dari atasnya memang kurang sehat, global kurang sehat, ke bawah ya batuk kita jadinya, jadi saya kira kita harus menyadari,” ucap Hasbullah.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan sejumlah kepala daerah mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Pak Presiden tetap melaksankan program MBG, dan enggak boleh berhenti, sekolah rakyat jalan, sekolah garuda jalan, swasembada pangan harus jalan, swasembada energi harus jalan. Ya enggak apa-apalah kita puasa-puasa dikit, tapi kan enggak tiap hari cuma di Senin Kamis, tapi kan bagus buat tubuh kita,” katanya.
Hasbullah optimis langkah ini akan mengubah kondisi Indonesia jauh lebih baik.
“Nah nanti baru kita mewah kalau sudah kemandirian ekonomi, baik pangan maupun energi sudah di tangan kita semua. Nah kita bisa jual ke orang, lo mau beli kita jual, kalau nggak jangan. Jangan kayak dulu, kita punya banyak sekali kebun sawit, tapi rakyat Indonesia ngantri nyari minyak nggak ada, karena minyaknya semua dijual ke luar negeri, kan sialan dangkalan itu,” ucapnya.
Hasbullah berjanji dirinya tetap akan mendorong agar sistem tersebut bisa lebih baik dari UHC.
“Saya akan coba suarakan lagi, agar kembali normal. Tentu persoalannya ini duit, cekak, dari Rp40 miliar cuma Rp5 miliar, jadi kurangnya Rp35 miliar. Jadi ya dikurangin dong jumlah kaplingnya, kan gitu,” ucapnya.
Meski begitu, Hasbullah mengatakan bahwa Gubernur Jabar punya program untuk mengatasi masalah transisi ketidakmerataan jaminan kesehatan tersebut.
“Maka Jawa Barat di 2025, di bulan Oktober, November, Desember, itu mengcover kurang lebih 1 juta tenaga kerja informal, pertanggungan BPJS ketenagakerjaan nya kita yang bayar,” pungkasnya. Kamarudin ujarnya !!
[ Valen ]
