Hallonusantara.com || Cianjur – Persoalan distribusi LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi sorotan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) V Hiswana Migas DPC Cianjur, Senin, 8 Juni 2026. Di tengah keluhan masyarakat mengenai kelangkaan pasokan dan tingginya harga jual di tingkat pengecer, tuntutan terhadap keterbukaan data distribusi serta penindakan dugaan penyimpangan mengemuka dalam forum tersebut.
Sejumlah peserta menilai persoalan LPG subsidi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut transparansi penyaluran dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka ditujukan langsung kepada Bupati Cianjur, M. Wahyu Ferdian. Pertanyaan itu menyoroti kesiapan pemerintah daerah membuka data distribusi LPG subsidi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi negara.
Menurut peserta forum, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah kuota LPG subsidi yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar sampai kepada kelompok penerima yang berhak atau justru mengalami kebocoran di sepanjang rantai distribusi.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi maupun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah daerah, kata dia, berkoordinasi dengan Pertamina serta berbagai pihak terkait untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Kami dari pemerintah daerah mengawal ketersediaan LPG maupun BBM agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Kami juga memastikan subsidi yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran,” kata Wahyu dalam forum tersebut.
Namun, jawaban itu dinilai belum menjawab secara spesifik tuntutan mengenai keterbukaan data distribusi yang menjadi inti pertanyaan. Hingga kini belum ada komitmen yang disampaikan pemerintah daerah terkait publikasi data distribusi LPG subsidi secara berkala kepada masyarakat.
Isu kedua yang mencuat dalam Muscab berkaitan dengan masih tingginya harga LPG subsidi di sejumlah wilayah yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, muncul pula keluhan mengenai dugaan permainan distribusi yang menyebabkan barang bersubsidi sulit diperoleh warga.
Menanggapi persoalan tersebut, Wahyu mengakui sektor energi nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan adanya penyimpangan dalam distribusi energi bersubsidi.
Menurut dia, pengawasan distribusi migas di Cianjur dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap potensi pelanggaran maupun praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah peserta forum menilai masyarakat membutuhkan langkah yang lebih terukur daripada sekadar pengawasan. Mereka mendorong adanya mekanisme pelaporan terbuka, publikasi data distribusi hingga tingkat kecamatan, serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mempermainkan harga maupun pasokan LPG subsidi.
Bagi masyarakat, persoalan LPG subsidi pada akhirnya bukan sekadar soal kebijakan di atas kertas. Ukuran keberhasilannya sederhana: gas subsidi tersedia saat dibutuhkan, mudah diperoleh, dan dijual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Selama tiga indikator itu belum terpenuhi, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan transparansi distribusi akan terus mengemuka.
(Bet)
