HALLO NUSANTARA || JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Prabowo mengatakan menerima keputusan Gibran dengan berat hati, sekaligus menghormati dan mendukung langkah yang diambil wakil presidennya itu.
Sebelum menyerahkan surat kepada pimpinan MPR, Gibran menemui Prabowo sekitar pukul 10.15 WIB. Setelah pertemuan di Istana, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Gibran pada Kamis siang.
Muzani mengatakan Gibran tidak menyampaikan alasan khusus secara terperinci ketika menyerahkan surat. Karena itu, substansi resmi yang tercantum dalam dokumen tersebut menjadi dasar awal bagi MPR untuk menindaklanjuti permohonan pengunduran diri.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan
Penerimaan surat pengunduran diri tersebut membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan jabatan Wakil Presiden. MPR menyatakan posisi tersebut mengalami kekosongan sejak 12 November 2026 dan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat itu melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
Ada empat agenda yang disiapkan, yakni menetapkan jadwal sidang paripurna untuk pengisian jabatan Wakil Presiden, menyampaikan surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon, serta menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Menurut Ahmad Muzani, setelah MPR menyampaikan surat permintaan, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Proses pemilihan pengganti selanjutnya dilakukan melalui mekanisme MPR. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden. Proses tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta memicu pemilihan umum ulang. Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kontroversi Persyaratan Pendidikan Menjadi Latar Belakang
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah perdebatan mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum dan perdebatan politik, termasuk mengenai persyaratan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam pencalonannya.
Dalam keterangan pers, Prabowo menyinggung perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan Indonesia serta persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional.
Namun, surat pengunduran diri yang dibacakan Ketua MPR tidak mencantumkan alasan khusus terkait kontroversi tersebut.
Gibran, sebagaimana diberitakan Reuters, menyatakan keputusannya bersifat pribadi dan ditujukan agar pemerintahan dapat melanjutkan pekerjaan. Ia juga membantah bahwa pengunduran dirinya merupakan pengakuan atas ketidakcukupan dokumen pendidikannya.
Presiden Prabowo sendiri menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Prabowo menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten dan kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun terakhir.
Proses Politik Berlanjut di MPR
Perhatian berikutnya tertuju pada hasil rapat gabungan MPR dan langkah Presiden dalam mengajukan dua nama calon pengganti.
Mekanisme tersebut akan menentukan proses pengisian jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada nama calon pengganti yang secara resmi diumumkan melalui mekanisme pengajuan Presiden kepada MPR.
Proses pengunduran diri Gibran dengan demikian memasuki tahapan tindak lanjut kelembagaan. Keputusan akhir mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
(Bet)
